Proyek Pavingisasi di Desa Watukebo Diduga Langgar Regulasi Dana Desa

Banyuwangi, Radar Nusantara  Proyek pavingisasi yang dibiayai oleh dana desa tahun anggaran 2024 di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, K...

Vidio bimtek panwaslu bikin gaduh, ini penjelasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Mantan kades Diduga gelapkan pajak PBB Desa Kedungrejo 5 tahun.

Modus korupsi SDA pada sektor pertambangan

Banyuwangi, Radar Nusantara 

Proyek pavingisasi yang dibiayai oleh dana desa tahun anggaran 2024 di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, terindikasi tidak sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan terkait dana desa.

Pantauan Radar Nusantara di lokasi pekerjaan pavingisasi di Dusun Gumukrejo, Rabu, 21 Mei 2025, terlihat bahwa tidak ada papan informasi proyek yang terpasang. Pemasangan papan informasi merupakan salah satu bentuk penerapan dari prinsip keterbukaan informasi publik, yang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa.

Di lokasi, hanya tampak beberapa pekerja, yang jumlahnya tidak lebih dari 6 orang. Beberapa warga yang terlibat dalam proyek tersebut menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang bekerja secara sukarela (ngayah) dan sekitar empat warga yang dibayar dengan ongkos sebesar 15 ribu per meter persegi.

Kepala Desa Watukebo, Hj. Sri Bunik Eka Diana, S.Pd., saat dikonfirmasi, menolak adanya praktik ngayah dan mengklaim bahwa proyek pavingisasi tersebut telah diborongkan dengan harga 15 ribu per meter persegi kepada masyarakat. Namun, dana desa seharusnya bersifat swakelola dan digunakan untuk proyek yang memberdayakan masyarakat, termasuk memberi upah yang layak bagi tenaga kerja yang terlibat.

Lebih lanjut, Kepala Desa menekankan bahwa proyek tersebut telah mengikuti peraturan Bupati Banyuwangi terkait pengelolaan dan pelaksanaan proyek dana desa. Namun, dalam regulasi yang ada, perangkat desa, termasuk kepala desa, dilarang menjadi pelaksana proyek dana desa atau mengambil keuntungan pribadi. UU Desa dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek dana desa harus dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh desa, melalui swakelola masyarakat, atau pihak ketiga yang dipilih secara transparan.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengelolaan dana desa di Desa Watukebo tidak berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi.

(Taufik/Fendi)