Aktivis Soroti Minimnya Transparansi Penilaian dalam Rekrutmen Petugas Sensus 2026 BPS Pandeglang

Pandeglang, RN  Sejumlah aktivis mahasiswa menyoroti pelaksanaan rekrutmen petugas sensus tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (B...

Pandeglang, RN 

Sejumlah aktivis mahasiswa menyoroti pelaksanaan rekrutmen petugas sensus tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

Mereka menilai proses penentuan kelulusan peserta belum disertai transparansi mengenai indikator maupun bobot penilaian.

Proses rekrutmen sensus 2026 telah diumumkan secara terbuka oleh BPS, baik melalui kanal resmi pusat maupun media sosial BPS Pandeglang. 

Namun, menurut para aktivis, hingga tahap akhir tidak ada informasi yang menjelaskan standar penilaian peserta, baik yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus.

Tb Afandi, demisioner Ketua GMNI Pandeglang, menyebut bahwa ketiadaan penjelasan mengenai nilai atau bobot penilaian menimbulkan keraguan publik.

“Jika BPS ingin menunjukkan integritas dan akuntabilitas, seharusnya dari awal sudah ada indikator resmi penilaian. Baik peserta yang lulus maupun yang tidak lulus memiliki hak untuk mengetahui dasar penilaian tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, bobot kelulusan seharusnya diinformasikan sejak awal proses rekrutmen agar publik mendapatkan jaminan keterbukaan.

“Jangan sampai rekrutmen dibuka, tetapi mekanisme penilaiannya tidak disampaikan. Ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif,” lanjut Afandi.

Senada dengan itu, Robiqi, demisioner IMM Pandeglang, menilai bahwa BPS Kabupaten Pandeglang belum menjalankan proses rekrutmen secara objektif.

“Peserta tidak diberikan informasi terkait nilai maupun dasar kelulusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar sekaligus menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan rekrutmen sensus,” tegasnya.

Para aktivis tersebut juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

Menurut mereka, BPS seharusnya lebih mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen, mulai dari pendaftaran, tes kompetensi, hingga pengumuman akhir.

“Kami berharap BPS RI dan BPS Provinsi Banten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen sensus tahun 2026, agar ke depan tidak lagi muncul kesan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai prinsip akuntabilitas,” pungkas mereka.* (red).