Dorong Transparansi Modal BUMD, Ketua Komisi III Soroti Kinerja PTMP

BEKASI, RN – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhada...

BEKASI, RN– Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu disampaikan usai rapat evaluasi kinerja bersama direksi BUMD se-Kota Bekasi, Kamis (4/12/2025).

Salah satu sorotan utama Komisi III adalah pengelolaan dana penyertaan modal sebesar Rp5 miliar yang diberikan kepada PT Mitra Patriot (PTMP) Perseroda. Dana tersebut disebut digunakan untuk pembangunan reklame di enam titik, pengelolaan parkir di kawasan Central Niaga, serta sejumlah program lainnya. Namun, Komisi III menilai laporan penggunaan anggaran dari PTMP masih belum disajikan secara rinci.

"Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya," tegas Arif.

Komisi III juga menyoroti informasi bahwa sebagian dana Rp5 miliar tersebut digunakan untuk membayar utang perusahaan. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan legalitas penggunaan dana penyertaan modal untuk menutupi tunggakan.

"Mereka menyampaikan ada pembayaran utang. Ini harus kita lihat dulu, apakah secara hukum diperbolehkan dana modal usaha dipakai untuk membayar utang. Kita akan undang Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum untuk memastikan apakah pernah ada rekomendasi yang membolehkan itu," ujarnya.

Sementara itu, BUMD lain seperti BPRS Patriot dinilai masih menunjukkan kinerja positif. Dividen yang dihasilkan stabil, sehingga penyertaan modal kepada BPRS tidak menjadi masalah signifikan bagi DPRD.

"Kalau hari ini BPRS dijual, nilainya sudah meningkat dari modal pertama. Jadi saya rasa BPRS bergulir bagus, dan PAD-nya juga akan meningkat," kata Arif.

Selain PTMP, Komisi III juga menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp45 miliar oleh Perumda Tirta Patriot, yang diklaim dialokasikan untuk satu titik pembangunan infrastruktur. DPRD berencana melakukan inspeksi lapangan dalam waktu dekat.

"Rp45 miliar ini dana yang cukup besar dialokasikan pada satu titik. Kita akan cek langsung, termasuk proses lelangnya. Kita akan undang pelaksana proyek untuk menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa BUMD menjalankan fungsi usaha dengan benar dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita perlu teliti. Modal sudah kita berikan, tapi timbal balik ke pemerintah harus jelas. Jika tidak, penyertaan modal bisa kita hentikan," tandasnya. (@nt)