Hampir Dua Tahun Tak Ngantor, Kaur Desa di Pandeglang Diduga Masih Terima Siltap

Pandeglang | Radar Nusantara Dugaan ketidakhadiran perangkat desa mencuat di Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Bante...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dugaan ketidakhadiran perangkat desa mencuat di Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan bernama Karta Wijaya diduga tidak menjalankan tugas kedinasan selama hampir dua tahun terakhir, namun disebut masih menerima penghasilan tetap (Siltap).

Informasi tersebut disampaikan warga Desa Sinarjaya yang meminta identitasnya dirahasiakan. Salah seorang warga, Udin (nama samaran), menyebut Karta Wijaya sudah lama tidak terlihat beraktivitas di kantor desa.

“Sudah hampir dua tahun tidak pernah terlihat ngantor. Tapi yang kami dengar, Siltap masih tetap diterima,” ujar Udin kepada Radar Nusantara, Rabu (4/2/26).

Selain soal kehadiran, warga juga mempertanyakan keberadaan yang bersangkutan. Di masyarakat beredar informasi bahwa Karta Wijaya diduga berada di luar daerah, bahkan disebut-sebut di Kalimantan, tanpa ada penjelasan resmi kepada warga.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Media Radar Nusantara melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sinarjaya, Jajat Sudrajat. Dalam keterangannya, Jajat membenarkan bahwa pihak desa telah mengambil langkah internal sesuai kewenangan yang dimiliki desa.

“Kami dari pihak Desa Sinarjaya sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3 kepada yang bersangkutan. Bukti surat sudah diserahkan kepada pihak keluarganya dan penyerahan itu sudah lama dilakukan,” ujar Jajat.

Menurutnya, hingga saat ini keberadaan Karta Wijaya tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ada konfirmasi resmi kepada pemerintah desa.

“Selama sekitar enam bulan tidak masuk kerja, kami tidak membiarkan. Kami sudah melaksanakan sesuai aturan dan kebijakan desa. Namun pemberhentian perangkat desa bukan kewenangan desa, itu kewenangan pemerintah kabupaten melalui DPMPD,” tegasnya.

Jajat juga menjelaskan terkait masih berjalannya Siltap yang diterima Karta Wijaya. Ia menyebut desa tidak memiliki kewenangan untuk membekukan pembayaran tersebut.

“Terkait Siltap, dari desa tidak bisa membekukan karena itu kewenangan DPMPD Kabupaten Pandeglang. Selama belum ada keputusan pemberhentian dari kabupaten, Siltap secara sistem tetap berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh proses SP hanya ditangani di tingkat desa dan belum dilaporkan ke kecamatan maupun ke DPMPD Kabupaten Pandeglang.

“Kebijakan SP itu baru sebatas desa. Tidak sampai ke kecamatan atau kabupaten. Intinya, kami siap memberhentikan dan siap merekrut pengganti Pak Karta, tetapi secara aturan pemberhentian harus dari pihak kabupaten, bukan dari desa,” tandasnya.

Jajat juga meluruskan bahwa ketidakhadiran Karta Wijaya belum genap dua tahun, namun mendekati rentang waktu tersebut.

“Bukan dua tahun penuh, tapi enam bulan dan mendekati setahun tidak aktif,” katanya.

Warga berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait di tingkat kabupaten agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. (Wan’s).