Desak APH Usut Dugaan Fee Proyek Revitalisasi Sekolah di Takalar, LSM Pemantik Siap Kawal dan Laporkan

TAKALAR, RN 9 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantik, Rahman Suandi yang akrab disapa Daeng Guling, menyoroti dugaan adanya praktik...

TAKALAR, RN

9 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantik, Rahman Suandi yang akrab disapa Daeng Guling, menyoroti dugaan adanya praktik pungutan biaya atau fee proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Isu ini sendiri sudah lama beredar dan diberitakan secara luas di berbagai media online, namun hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti, seolah-olah bersikap masa bodoh.

 

Kepada awak media, Daeng Guling meminta agar pihak APH tidak lagi tinggal diam dan segera melakukan penelusuran secara mendalam terkait aliran anggaran serta dugaan fee pada proyek revitalisasi sejumlah sekolah di Takalar. Proyek yang dimaksud merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang menelan dana bersumber dari APBN dengan nilai mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, yang tujuannya sangat mulia demi kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

 

“Program revitalisasi sekolah ini dirancang agar sarana dan prasarana pendidikan memadai, sehingga siswa dan guru dapat menikmati suasana belajar yang layak dan baik. Namun yang sangat disayangkan, dalam proses pelaksanaannya muncul dugaan adanya praktik fee proyek yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar,” tegas Daeng Guling.

 

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun regulasi yang memperbolehkan adanya pemotongan atau pungutan biaya dalam penyaluran anggaran tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku, dana revitalisasi ini langsung masuk ke rekening masing-masing kepala sekolah, sehingga peran Dinas Pendidikan hanyalah memfasilitasi dan melakukan pengawasan, bukan mengatur pengelolaan keuangan apalagi memungut fee dari anggaran tersebut.

 

Oleh karena itu, LSM Pemantik mendesak agar pihak berwenang segera turun ke lapangan, menelusuri dokumen, dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum dinilai tidak dapat dibenarkan, mengingat ini menyangkut kepercayaan publik dan kelancaran program negara yang ditujukan untuk kepentingan dunia pendidikan di daerah.

 

“LSM Pemantik tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal proses ini dari awal hingga tuntas. Jika tidak ada respon atau langkah yang memuaskan, kami siap melaporkan dugaan pelanggaran ini secara resmi kepada pihak berwenang agar kebenaran dapat terungkap dan tidak merugikan kepentingan pendidikan serta masyarakat Kabupaten Takalar,” pungkas Daeng Guling.(abd ladir)