Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tidak Sigap Atas Dugaan Korupsi Program Pembangunan Fisik

Serdang Bedagai, RN Fakta dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang terindikasi merugikan miliaran rupiah keuangan daerah...

Serdang Bedagai, RN
Fakta dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang terindikasi merugikan miliaran rupiah keuangan daerah melalui program pembangunan fisik tahun 2015 s/d tahun 2017 mulai terbongkar. Hal itu menyangkut dugaan kekurangan volume pekerjaan dan dugaan Mark Up harga material atas pelaksanaan pekerjaan fisik dibeberapa tempat.
    

Dugaan korupsi itu dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya mengenai pertanggungjawaban belanja atas kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat tidak sesuai fakta sebesar Rp 676.298.130 dan temuan bahwa bendahara dinas kurang bayar sebesar Rp 145.775.120, begitu juga tentang dugaan pelaksanaan proyek fiktif.
    

Untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut pihak media akhirnya berhasil mengkonfirmasikan hal itu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum “Suwarno” diruang kerjanya (9 Agustus 2017). Dugaan korupsi itu sempat ditepis oleh Suwarno dengan mengatakan bahwa kontrol masyarakat tidak punya kapasitas mengatakan bahwa pekerjaan tersebut terindikasi dugaan korupsi.
    

Hal itu diungkapnya pada pihak media bahwa yang punya wewenang untuk menentukan dugaan korupsi itu adalah pihak Inspektorat dan pihak BPK RI jadi pihak media dan masyarakat tidak punya kapasitas mencampuri hal tersebut.

Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai “Suwarno” ini mencerminkan sikap sombong/sikap angkuh dan terkesan tidak mau menerima masukan/kritikan masyarakat/pihak media atas fakta pelaksanaan pekerjaan proyek diberbagai tempat di Kabupaten Serdang Bedagai.
    

Konfirmasi awak media pada pihak Inspektorat juga terkesan tidak sigap dengan laporan masyarakat yang saat dikonfirmasi melalui telepon/pesan singkat mengatakan “jalani aja hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.” Dengan menambahkan bahwa pihak Inspektorat telah kordinasi dengan pihak OPD untuk meminta tanggapan atas laporam masyarakat tersebut.

Sementara hasil temuan Tim RN dilapangan atas pelaksanaan pekerjaan proyek di beberapa Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai terlihat amburadul dan diduga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. Hal itu diduga adanya indikasi kepentingan pihak Dinas dalam memilih rekanan sebagai pelaksana proyek tersebut.

Kenyataan ini sangatlah disayangkan sebab akibat perbuatan tersebut masyarakatlah yang selalu kena imbasnya / dirugikan akibat pekerjaan proyek Peningkatan Ruas Jalan Bandar Bejambu - Bts Kab. Simalungun. Dimana pelaksana pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. DAMHURY JAYA dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.089.485.000, namun fakta dilapangan sampai saat ini tidak terlihat pembangunan fisiknya, hingga kondisi jalan tersebut sampai saat ini masih terlihat rusak parah.
    

Fakta ini telah disampaikan Tim RN pada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan pihak Dinas seakan terkejut mendengar akan hal itu. Namun keterkejutan itu diduga merupakan sandiwara belaka, alasannya selalu saja diucapkan bahwa “Suwarno” masih baru menjabat beberapa bulan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai. (SU1)