KPK Diminta Periksa Kinerja Dinas PU-PR di Kab.Muba

Musi Banyuasin, RN Tangis belum usai derita datang lagi, begitulah nasib yang sedang dialami di kab. Muba saat ini. Karena siapapun yan...

Musi Banyuasin, RN
Tangis belum usai derita datang lagi, begitulah nasib yang sedang dialami di kab. Muba saat ini. Karena siapapun yang menjadi ratu dan raja di kab. Muba pasti ada maksud dan tujuan untuk menggerogot uang negara, dari milik negara menjadi milik pribadi, dengan cara membentuk program pembangunan baik infrastruktur jalan atau bangunan lainnya. Dan disertai semboyan kata-kata yang mengesankan rakyat agar meyakini kebenarannya. Padahal kenyataan yang sebenarnya hanyalah omong kosong semua. Program tersebut hanya dijadikan sebagai alat manipulasi warga masyarakat muba. Dan APBD Kab. Muba dijadikan sebagai tumbal yang pertama untuk dijadikan sebagai jembatan penyebrangan mereka untuk mencari kekayaan pribadi.

Hal ini patut kepada jajaran aparat penegak hukum, baik yang ada di kab. Muba, maupun di luar Muba untuk berperan dan mengawasi kinerja pejabat publik di kab. Muba ini, selain itu juga kami dari media RADAR NUSANTARA siap untuk membantu dan mengawasi kinerja yang ada di kab. Muba ini. Karena lebih baik kita mencegah dari pada mengobati, seperti contoh yang sebelumnya berada di bawah pimpinan Bapak H. PAHRI AZHARI dan masyarakat Muba mengharapkan semua itu tidak terulang untuk yang kedua kalinya.

Minggu lalu kami dari Media RADAR NUSANTARA mendapat informasi dari masyarakat Pandan Dulang yang tidak ingin disebutkan namanya menginformasikan bahwa diduga kuat ada praktek korupsi secara kelompok antara kontraktor dengan Dinas PU BINA MARGA, dengan motif kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang berjudul “Peningkatan pelebaran pada ruas jalan dari Simpang Sukarami menuju Simpang Sari kec. Sekayu yang dikerjakan oleh PT. PAJARIDAH SATYANUGRAH." Dana tersebut bersumber dari APBD Muba pada tahun anggaran 2017. Dana tersebut senilai Rp 7,187.807,000,00 diduga kuat tidak sesuai dengan Speck dan RAB  nya sebagai pedoman petunjuk juknis mentri PU. BINA MARGA. Hal ini sudah jelas disengajakan agar mendapat keuntungan yang sangat besar, tukasnya. 

Pasalnya menurut ilmuan perguruan tinggi Sarjana Teknis Master Teknis (ST.MT) yang ber-inisial (P) diminta penjelasan oleh awak media, berdasarkan judul kegiatan itu umpama lebar sekarang 4m ditambah 1m, maka lebar ruas jalan tersebut 5m, tapi jika melihat dari foto yang dipaparkan itu, kami yakini lebar jalan tersebut tidak sama sebagai mestinya. Tetapi anehnya masih tetap diterima....? Ada apa dengan bangunan ruas jalan tersebut. Di luar kesadaran pejabat pembuat teknis tidak mencantumkan bahu jalan,  katanya.

Berdasarkan fakta yang ada agar tak ada praduga yang tak bersalah di dalam pemberitaan edisi ini, maka kami dari Media RADAR NUSANTARA melakukan konfirmasi kepada Dinas PU. BINA MARGA, yang saat itu dapat untuk dimintai keterangannya yaitu Ber-inisial (AR), katanya nanti akan kami cek lagi.

Tapi sayangnya sampai berita ini diterbitkan belum ada tindak lanjutnya. Dan dari penjelasan yang diatas kita sudah tahu detail kesalahan, penggelapan (MARK-UP ANGGARAN), Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dilakukan oleh oknum pejabat PU. BINA MARGA dan Kontraktor ini seharusnya jangan dibiarkan merambat kemana-mana.

Dan kepada pihak penegak hukum yang kuat mulai dari KPK, TIPIKOR POLRES MUBA, KEJARI MUBA, untuk segera menindak lanjutkan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan kepada jajaran lembaga dan media di kab. Muba siap untuk membantu, agar terciptanya negeri kita ini yang bebas dari korupsi.

Berita ini akan kami (Media RADAR NUSANTARA) terus pantau di pihak penegak hukum baik di bidang TIPIKOR POLRES MUBA beserta jajaran KEJARI MUBA dan jajaran lainnya, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dalam pemberitaan ini. (BKR)