SMPN 1 Karangsembung Tampik Pungutan

Cirebon, RN Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan rupanya sudah membudaya dan sulit diberantas. Seperti yang terjad...

Cirebon, RN
Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan rupanya sudah membudaya dan sulit diberantas. Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kab. cirebon, yang kerap jadi sorotan elemen masyarakat dengan adanya pelbagai pungutan satu diantaranya uang sampul raport.

Kepala sekolah SMPN 1 Karangsembung Hj Yulia Dunia SPd MM, saat ditemui media diruang kerjanya menampik disekolahan yang dibinanya terdapat pungutan. Menurutnya, semua yang berkaitan dengan sumbangan dari walimurid itu sudah ada pertemuan dan pembicaraan dengan komite sekolah.

“ Artinya, sekolah hanya melaksanakan program apa yang sudah dilakukan oleh komite sekolah, dan legelitasnya dibenarkan oleh mentri pendidikan dan kebudayaan RI “. Ujar Hj Yulia, Rabu (23/5/2018).

Dan dia membenarkan disekolah SMPN 1 Karangsembung untuk kelas X dikenakan biaya Rp 50 ribu untuk pembelian uang sampul raport. Dengan alasan tidak bercecernya lembaran raport, karena saat sekarang raport hasil kerja siswa tidak seperti yang dulu berbentuk buku, melainkan berbentuk lembaran.

Hj Yulia menyakinkan. Persoalan sampul raport tidak di-SMPN 1 Karangsembung saja, melainkan semua sekolah SMPN yang ada diwilayah Kab. Cirebon. Menurutnya, pasti siswa kelas X dikenakan membayar uang sampul raport. Dan persoalan kisaran angka nominal harga sampul raport tergantung kebijakan sekolah itu semdiri.

Sementara, Ketua LSM Peduli Pendidikan Dan Kesehatan (PP-Kes) Kab. Cirebon. Herman mengatakan. Apapun dalihnya yang dilakukan sekolah SMPN 1 Karangsembung tetep dinamakan pungli. Karena, biaya-biaya yang harus kita bayar untuk mendapatkan fasilitas dan layanan yang mestinya tak perlu keluar biaya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 yang menguatkan peran Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, menjelaskan penggalangan dana tidak boleh dalam bentuk pungutan, dan hanya diperbolehkan dalam bentuk bantuan ataupun sumbangan bersifat sukarela tanpa menentukan angka nominalnya.

“ Karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD)”. Tutur Herman.

Persoalan sampul raport. Menurutnya sekolah ada dua kesalahan selain memungut dan terkesan ada sistem mengambil keuntungan. Karena, harga sampul raport dipasaran tidak lebih dari  Rp. 15.000 per-pices. Dan semisal jumlah murid kelas X berjumlah 324 siswa dikalikan Rp 50 ribu, maka akan menghasilkan rupiah sebesar Rp 16.200.000,- kalau dikurangi hasil dari harga pasaran Rp 15.000 x 324 = Rp 4.860.000. maka keuntungan yang diperoleh Rp 11.340.000,-

Herman mengatakan. Untuk mengatasi terjadinya pungli disekolah, kedepan harus diterapkan beberapa hal seperti, diperkuat pengawasan baik dari struktur di tingkat atas maupun masyarakat, mekanisme sanksi yang jelas, sikap aktif masyarakat terhadap praktik pungli, serta kultural atau budaya pungli di sekolah yang harus dibenahi. (Panjat/Hasan/Riston)