DPRD Kota Tebing Tinggi Perlu Angkat Bicara “Kontrak Kerja Disdik Tahun 2018 Terindikasi Dugaan Mark Up”

Kota Tebing Tinggi, RN Beberapa tahun sudah dugaan Mark Up di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tidak tersentuh hukum atau tidak dibo...

Pemko Tebing Tinggi Lakukan Sosialisasi dan Komunikasi Interaktif

Tanggul yang Jebol Akibat Banjir Segera Diperbaiki

Ijeck Berikan Bantuan Korban Banjir

Kota Tebing Tinggi, RN
Beberapa tahun sudah dugaan Mark Up di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tidak tersentuh hukum atau tidak dibongkar, hingga para oknum pajabat Dinas Pendidikan diduga menjadi kaya raya menggunakan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama beberapa tahun lamanya.

Adapun dugaan Mark Up pembangunan fisik itu diduga sengaja disusun dengan rapih, hingga tidak banyak masyarakat yang tahu akan kebobrokan pihak Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang diduga selalu memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Permasalahan itu terungkap saat Tim RN diwaktu lalu melakukan investigasi dibeberapa lapangan atas pekerjaan fisik bangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan diduga terindikasi Mark Up.

Seperti halnya pembangunan Vaving Block dan pembangunan Pagar Sekolah yang dilaksanakan tahun 2015 s/d tahun 2017 terlihat volume bangunannya tidak begitu besar tetapi anggaran untuk pembangunan fisiknya diduga sengaja dibuat cukup besar.

Menyikapi akan hasil investigasi itu Tim RN selalu mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan malah konfirmasi tertulis pun sudah beberapa kali dikirimkan tetapi pihak Dinas Pendidikan terkesan selalu tidak mau menjawab akan konfirmasi Tim RN itu.

Kenyataan ini mestinya menjadi masukan buat pihak Legeslatif dan pihak Yudikatif sebab dugaan Mark Up di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi itu sudah perlu ditindak sebab diduga sudah merugikan keuangan daerah mencapai puluhan miliar atas ratusan pekerjaan fisik bangunan dalam beberapa tahun ini.

Kenyataan ini begitu sangat memprihatinkan, hingga masyarakat Kota Tebing Tinggi meminta agar pada pihak BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera bisa serius melakukan pemeriksaan dugaan Mark Up pembangunan fisik dalam beberapa tahun ini. Dimana uang Negara / Daerah itu jangan selalu digunakan oknum tertentu untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompoknya semata. (SU1)