RADAR NUSANTARA NEWS

Lampung Timur, RN .Bunga (14) binti Supingi warga Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana. Ia adalah siswi kelas VII SMP PGRI 4 Kecamata...

Lampung Timur, RN.Bunga (14) binti Supingi warga Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana. Ia adalah siswi kelas VII SMP PGRI 4 Kecamatan Labuhan Ratu. 

Baru - baru ini para ibu - ibu tetangganya terkejut setelah mendengar cerita tentang Bunga yang hamil 5 bulanan. Menurut Bunga, ia diperkosa orang tak dikenal saat berjalan kaki sepulang sekolah enam bulanan yang lalu. Ketika itu, Bunga berjalan kaki sembari menunggu dijemput oleh sepupunya. Kebetulan perlintasan yang dilalui Bunga tergolong sepi dan rawan. Pelaku pemerkosa menggunakan sepeda motor butut. Akan tetapi peristiwa tersebut dirahasiakannya tak seorangpun tahu perihal itu. Jarak tempuh antara sekolah dan rumahnya hanya sekitar radius 2,5 kilometer. Di sepanjang jalan tersebut memang sepi, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Jauh dari pemukiman penduduk maupun lalu lalang kendaraan bermotor (ranmor). Di kiri - kanan jalan hanya terbentang tanaman ubi kayu yang luas milik warga. Ia melewati eks gedung Pusat Latihan Perintis Pembangunan Regional Pemuda Pramuka (PLPPRPP). Memang lokasi eks bangunan itu sering menjadi tempat berbuat tak senonoh. Lagipula tempat berdomisili Bunga merupakan pemukiman terpencil dan terisolasi.

Bunga positif hamil 5 bulanan sebab telah dilakukan tesped dan dirawat oleh dukun bayi.

Meskipun sudah dalam kondisi hamil, Bunga masih sempat mengikuti kegiatan karnaval pada Jumat, 17/8 dalam rangka memperingati HUT RI Ke-73 di Desanya. Ia seakan tak merasakan kondisinya yang sedang dalam keadaan hamil.

Ketika dimintai keterangan Bunga tak sanggup bicara, ia hanya mengucurkan air mata menangis meratapi nasib buruknya. Hanya kakek, ibu, paman, bibi sepupu dan ayah tirinya sekeluarga besar yang memberi penjelasan kepada kuli tinta. Tempat kejadian pemerkosaan hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari sekolahnya.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh pamanya ke Kepala sekolahnya. Menerima laporan itu Kepala sekolah terkesan seakan buang badan. "Saya sudah laporan ke kepala sekolahnya tapi tidak mau tanggungjawab. Katanya kejadiannya sudah diluar jam sekolah",kata sang paman pada Selasa, 21/8 pukul 14:00 WIB dirumah orangtuanya.

Suroto Kepala SMP PGRI 4 Labuhan Ratu mengatakan, orangtua Bunga datang menyampaikan perihal kehamilan dan Bunga tidak meneruskan sekolahnya.

"Orangtuanya sudah datang kerumah ceritakan masalah itu dan anaknya tidak mau sekolah lagi",kata Suroto pada Kamis, 30/8 diruang guru.

Dalam hal ini, pihak sekolah kurang memperhatikan saat peserta didiknya pulang sekolah. Maka apabila terjadi sesuatu akan berdampak buruk pada sekolah akibat pihak sekolah tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan peserta didiknya.

Padahal saat pulang sekolah keamanan dan keselamatan masih pada lingkungan sekolah dan masih tanggungjawab pihak sekolah, belum berpindah tangan tanggungjawabnya yaitu pada orangtua, terkecuali sudah sampai dirumah masng - masing.

Pihak sekolah seharusnya membentuk Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang telah dibentuk sejak 5 Mei 1965 dan mengalami perubahan menjadi Polisi Keamanan Sekolah (PKS) pada 5 Mei 1975. Namun kembali menjadi Patroli Keamanan Sekolah pada 5 Juni 1975 dengan persetujuan Letkol Anton Sujarwo. PKS bertugas dilingkungan sekolah dan jalan menuju ke sekolah serta sebagai wadah partisipasi para pelajar SMP/ SMA yang berminat dibidang ke lalulintasan dibawah naungan Kepolisian.

Tanggungjawab pihak sekolah mulai dari peserta didik pulang dari sekolah sampai dirumah. Sesampainya dirumah maka peserta didik tersebut mutlak telah menjadi tanggungjawab orangtuanya.

Mengingat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Pasal 2 berbunyi, "penyelenggara pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1,000 jiwa dan tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilometer melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini". (Ropi)

--