Dewan Pers Minta- Pengadilan Negeri Pekanbaru Mengembalikan Perkara Pemred Harianbrantas Ke UUD No 40.

RN - Pekanbaru- Riau: Saksi ahli dari Dewan Pers  memeinta kepada  Majelis Hakim yang menjidangkan Pemred media harianberantas.co.id kep...

RN - Pekanbaru- Riau: Saksi ahli dari Dewan Pers  memeinta kepada  Majelis Hakim yang menjidangkan Pemred media harianberantas.co.id kepada UU Pers, sesuai Surat Edaran Mahkama Agung (sema) tahun 2008,  karena kasus  Pemberitaam di media  bukanlah pidana, melainkan kesalahan kode etik jurnalistik (KEJ) ujarnya Sabtu (24/11/18).
Permintaan  Dewan Pers, melalui saksi Ahli Pers yang diminta hadir di PN Pekanbaru untuk memberikan keterangannya sebagai  saksi ahli  di  persidangan yang  lalu.
Saksi ahli dari Dewan Pers sudah dua kali  mengeluarkan pernyataan secara tertulis,Bahwasanya berita yang di muat di  Harianbrantas co id merupakan  melangaar kode Etik Jurnalis, ( KEJ ) Bukan UU ITE.
“Kunjunagan  staf dewan Pers  baru- baru ini ke pekanbaru Riau  cukup melegakan  tim  Solidaritas Pers Indonesia Riau,  Pasalnya ketika dikonfirmasi  terkait  perkara Pemred  Harianbrantas Toro Laila  yang di jerat dengan UU ITE  terkait pemberitaan, Kami  dari Dewan Pers sudah meminta kepada penyidik, agar perkara ini  diselesaikan  melalui mekanisme UU Pers (40/1999), sesuai  surat yang kami keluarkan ( PPR ) yang pertama yang kami terbitkan’ kasus  ini adalah sengketa Pers, “ujar  staf  Dewan Pers ‘
 Dewan Pers dalam memberikan dukunganya terhadap insan Pers yang kerap menjadi sasaran kriminalisasi pihak-pihak yang tidak senang dengan pemberitaan media, maka kami mengeluarkan surat tertulis  ( PPR ) yang kedua  untuk memastikan  kepada pihak yang menagani perkara ini , agar mereka mengerti , bahwa perkara  Toro  sengketa Pers, bukan pidana.seperti yang dituduhkan padanya sekarang  UU ITE.jelasnya.
Menurut beberap orang ahli hukum pidan dan ahli Pers,yang pernah konsultasi, diskusi,   Dengan Tim SPI Riau  disebuah fakultas hukum di Riau maupun  di Jakarta, beliau mengatakan,   perkara  ini  bergulir sampai  ke pengadilan  penuh  kejangaln, terkesan dipaksakan.alasanya  dewan pers telah merekomendasikan agar  perkara ini diselesaikan dengan UU Pers,ternyata di paksakan  ke UU ITE.sehinga memakan waktu yang sangat  panjang bergulirnya perkara ini di pengadilan Negeri peknbaru.
Dewan Pers telah menilai perkara ini  sebagai kesalahan kode etik jurnalistik, sekarang apa lagi? kan tinggal menempuh jalur yang telah ada? tapi kenapa mengarah ke UU ITE ? Itu kan jelas dua hal yang  sangat berbeda,  sampai kapan kejangalan ini di pertontonkan  ke Publik  apakah kita tidak malu dilihat negara  negara  nelayu tetanga kita. “kata ahli pidana dari salah satu universitas ternama di Riau.
Demikian juga saksi ahli pidana dari pelapor beberapa waktu lalu, didepan persidangan, saksi yang  dihadirkan  JPU t tidak sekali pun mengatakan  perkara Toro Laia  bukan  pidana, melainkan saksi ahli pidana hanya menyoroti tentang kronologis kejadian peristiwa, dan tidak berani mengatakan bahwa pemberitaan di media harianberantas merupakan kasus pidana, karena ia memahami bahwa pemberitaan di media harianberantas merupakan produk karya jurnalistik sebagaimana disampaikan oleh Dewan Pers.
Terlepas dari “teka-teki hukum”  dimana sejuta pasang mata sedang mengarah kepada proses hukum terkait kasus sengketa pers di pengadilan negeri pekanbaru. Apakah di pengadilan masih terdapat keadilan itu? atau semua bisa terjadi di pengadilan, dan menjadi preseden buruk bagi dunia pers dan bencana bagi cita-cita demokrasi dan supremasi hukum kita? Kita tunggu keputusan mejelis hakim yang mulia.*** (tim/Feri Sibarani)