Reaksi Senior LSM Kodeba , Setelah Kejadian Ricuh Pihak PT BSI Mangkir Dalam MAD

Banyuwangi ,radarnusantara Serangkain Kejadian ricuh saat acara diskusi bersama antara masyarakat dan PT BSI yang diselenggaraka...

Banyuwangi ,radarnusantara

Serangkain Kejadian ricuh saat acara diskusi bersama antara masyarakat dan PT BSI yang diselenggarakan di aula kantor kecamatan Pesanggaran Rabu (06/11/2019) yang lalu menyisakan reaksi dari berbagai pihak.

Acara diskusi yang dalam undangannya itu menghadirkan seluruh kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan Muspika Pesanggaran serta PT BSI itu memang sudah ricuh mulai awal beberapa saat setelah acara dibuka oleh Sugiyo Dermawan selaku camat Pesanggaran.

" Kami hanya mengundang sesuai undangan yang di tanda tangani 5 kepala desa yang lain mohon untuk tidak mengikuti". Statement waktu atau boleh dibilang diusir dari forum oleh camat Pesanggaran tersebut.

Menanggapi kajadian lalu Reaksi keras muncul dari salah satunya  pentolan LSM KODEBA Suparmin SH, yang saat diskusi juga nampak hadir bersama beberapa kades dari desa-desa diluar Kecamatan Pesanggaran yang ternyata juga mendapat undangan dari kades Sumberagung melalui Fendi ketua BPDnya.

Dalam statmennya seperti yang dikirimkan kesalahsatu grup WA wartawan, Suparmin menyebutkan jika seharusnya PT BSI bisa hadir dan mendengarkan suara dari semua desa yang terdampak oleh perusahaan tambang itu.jumat(8/11/19).

"Yang dikawatirkan dan akan lebih ribet lagi apabila masing-masing desa yang dilalui kendaraan dan alat berat yang diduga menuju atau keluar dari PT BSI itu dihadang di wilayah desa sepanjang jalan mulai Jajag sampai Pesanggaran,akan berakibat fatal terhadap PT BSI dan saudara kita Aparat keamanan  konsentrasinya akan terpecah sebab Jajag Pesanggaran itu sangat jauh. Untuk menghindari agar tidak terjadi gerakan masa besar2an sepanjang jalur Jajag sampai Pesanggaran, sebaiknya PT BSI menemui Kades dan BPD 5 (Lima) Kecamatan pada saat di Pendopo Kecamatan Pesanggaran sekaligus sambil Sosialisasi", papar Suparmin.

Dikutip dari Group WA LSM Kobra Suparmin Mengatakan "Saya akan mempelajari proses perijinan dan proses tahapan yang harus di lalui oleh PT.BSI, 1. Bagaimana Proses perijinan yang dilakukan oleh PT BSI,yang diduga terkait dengan hutan Lindung,dan  bagaimana proses konversinya(Alih Fungsinya)

 2. Bagaimana dengan Proses Eksplorasinya,

3. Bagaimana dengan Prakostruksinya,4. Bagaimana dengan Konstruksinya,

5. Bagaimana dengan proses Eksploitasinya,

6. Bagaimana dengan UKL(Usaha Kesehatan Lingkungan terdampak),

-Bagaimana dengan UPL (Usaha Pengawasan Lingkungan terdampak),

-Bagaimana ANDAL(Analisa Dampak Lingkungan),

-Bagaimana AMDAL(Analisa Mengenai Dampak Lingkungan),

-Bagaimana dengan IPAL nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang diduga Pengolahan emas PT BSI menggunakan Zianida, Bagaimana dengan Reklamasi nanti setelah pertambangan PT BSI selesai?  Apakah hanya cukup diambil hasilnya setelah itu dibiarkan menjadi kubangan yang mengerikan dan Rakyat menjadi korbannya? Seperti di Kalimantan bekas tambang batu bara? Seharusnya dana Reklamasi di masukkan dulu kepada Negara sesuai dengan aturan luas wilayah yang ditambang. 

Apabila selesai maka Reklamasi dapat dilakukan oleh Perusahaan itu sendiri dana Reklamasi yang dititipkan pada Negara dan/atau dilakukan oleh Negara dengan tersebut. 

Yang paling penting lagi adalah bagaimana dengan Saham milik Pemda Kabupaten Banyuwangi, yang sampai hari ini belum bisa di nikmati oleh Rakyat Banyuwangi lewat Pemda yang peruntukkanya mungkin peruntukkannya dapat untuk menunjang proyek Inprasetruktur yang rusak parah,padahal Bupatinya hampir purna tugas selama 2 (dua) periode, terus harus bertanya pada siapa soal saham itu masih ada atau tidak? Klu masih ada berapa besarannya? Pertanyaannya saham awal dulu Pemda mengeluarkan uang apa saham blong atau delusi!". Ungkapnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya, jika kericuhan saat acara diskusi Musyawarah Antar Desa (MAD) itu bermula dari pernyataan Sugiyo Dermawan selaku camat Pesanggaran yang menyebutkan jika "Pihaknya hanya mengundang kepala desa serta BPD Sekecamatan Pesanggaran dan tidak mengundang kepala desa diluar kecamatan Pesanggaran".

(Eno/Tim)