Tercium Aroma Dugaan Pungli PKH BPNT di Desa Cibingbin

Pandeglang, RN  Tercium aroma dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT...

Pandeglang, RN 

Tercium aroma dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) rupanya tidak hanya terjadi di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran tapi juga terjadi di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Kabar adanya pungutan liar (pungli) PKH BPNT itu juga sempat tersiar di salah satu desa, yakni di Desa Cibingbin yang disalurkan pada Jumat (16/2/24) lalu. 

Salah satu KPM, Iwin (38) mengatakan bahwa dirinya mendapatkan dua program sekaligus yaitu PKH dan BPNT. 

"Alhamdulillah saya mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah dua program sekaligus yaitu PKH dapat Rp.950.000,- dan BPNT dapat Rp.200.000,- namun setelah pencairan di Kantor Desa Cibingbin lalu pulang dan sorenya diminta uang oleh Ketua Kelompok bernama Yati sebesar Rp 200.000,-  ,"ungkapnya Wiwin di Kp Cibingbin Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung, Selasa (27/2/24) lalu. 

Ditempat yang sama, Ismi (27) saat dikonfirmasi mengatakan bahwa mendapatkan program yang sama yaitu PKH dan BPNT.

"Saya mendapatkan program bantuan sosial PKH Rp.220.000,- dan dari BPNT sebesar Rp.200.000,- totalnya Rp 420.000,-  dan diminta uang sebesar Rp 120.000,- oleh ibu Yati selaku Ketua Kelompok PKH", jelas Ismi. 

Ismi juga menuturkan alasan memberikan uang yang diminta oleh ketua kelompok PKH. "Kami mah orang kecil, kalau diminta uang tidak dikasih maka khawatir programnya dihentikan atau tidak dikasih lagi ke kami makanya selalu kami kasih dan saya minta anak saya yang bungsu saat ini masih Balita bisa masuk data PKH juga, kata Ismi. 

Terpisah, Yati Ketua Kelompok PKH saat dikonfirmasi mengatakan bahwa warga yang mendapatkan program bantuan sosial PKH BPNT di Desa Cibingbin sudah tepat sasaran. 

"menurut saya, program PKH BPNT sudah tepat sasaran karena kebanyakan di Desa Cibingbin yang mendapat bansos ini adalah keluarga yang tidak mampu. Adapun soal kelompok PKH BPNT yang diketuai oleh saya hanya berjumlah 13 orang dan di kampung yang lain ada juga ketua kelompoknya", jelas Yati ditemani suami. 

Saat ditanya bagaimana soal informasi adanya pungutan ke setiap KPM PKH BPNT ?? Yati menjelaskan bahwa itu kebijakan biasa buat ke Desa.

"Itu mah kebijakan biasa buat ke Desa buat beli rokok dan ini itu, selain yang ngasih besar ada juga anggota yang ngasih cuma Rp.5.000,- Rp 10.000,- ada juga yang gak ngasih. Saya juga anggota tetapi dari pihak Desa suka disuruh nganterin barcode PKH sedangkan kalau barcode BPNT yang nganterin nya itu Pak RT dan hasil pungutan itu saya serahkan ke pihak Desa", paparnya.

Sementara, Penjabat Kepala Desa Cibingbin Kasmari menyampaikan akan mengecek kebenarannya.

"Klarifikasi sampe, 100 apa lagi 200 itu tidak pa, keterangan ada yang ngasih, 10,atau 20 ya ada namun Saya akan cek benar atau tidaknya dan saya akan memanggil ketua kelompok untuk menanyakan langsung bener apa gak nya", kata Kasmari singkat. *(Wan).