Dinas Tenaga Kerja Tebing Tinggi Miskin Program "Pengelolaan Anggaran Dinas Diduga Terindikasi Korupsi"

Tebing Tinggi,RN Kinerja beberapa pejabat Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan awak media. Sorotan itu muncul aki...

Tebing Tinggi,RN

Kinerja beberapa pejabat Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan awak media.

Sorotan itu muncul akibat banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tebing Tinggi yang miskin program kerja dalam mengelola anggaran yang diduga tidak sesuai regulasi aturan hukum yang ada dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Tebing Tinggi yang sudah menjadi sorotan awak media, salah satunya terkait pengelolaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selama tiga tahun terakhir ini diduga tidak melakukan  Tugas / Fungsi.

Berdasarkan pengamatan dan  Pantauan awak media terkait permasalahan Dinas Tenaga Kerja ternyata bukan hanya sebatas urusan Tugas / Fungsi saja tetapi berkaitan juga dengan program kerja dan hasil investigasi awak media menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan korupsi.

Hasil investigasi awak media tentang data pengelolaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi itu dicoba dikonfirmasi awak media pada Oknum Kepala Dinas Tenaga Kerja berinisial "I.Hutapea" yang berkaitan dugaan melakukan tindakan pemborosan dalam mengelola  anggaran belanja dinas terkait.

Menyikapi permasalahan itu, awak media sudah  mencoba menyurati pihak Dinas dengan mengirimkan  konfirmasi tertulis pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemko Tebing Tinggi. Namun sampai berita ini dimuat pihak Dinas Tenaga Kerja berinisial "I.Hutapea" saat dihubungi melalui pesan whashap menjelaskan bahwa surat konfirmasi tertanggal 5 Maret 2024 baru dikerjakan sekretaris dan kabag keuangan untuk berikan jawaban, imbuhnya (2/4/24).

Sikap Oknum Dinas Tenaga Kerja Pemko Tebing Tinggi berinisial "I.Hutapea" ini ditanggapi Oknum penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" menyatakan pada awak media bahwa Oknum Dinas sebagai pelayan masyarakat yang mengemban amanah berdasar sumpah jabatan harusnya transparan dalam mengelola Anggaran dan mestinya mau beri  penjelasan atau  jawaban terhadap surat konfismasi dari awak media agar tidak menimbulkan asumsi negatif ditengah masyarakat umum sebab sebagai pejabat harusnya menghormati dan  menjalankan regulasi aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permasalahan Kinerja terkait miskinya program Dinas Tenaga Kerja ini sudah dicoba ditanyakan awak media pada pihak Inspektorat Pemko Tebing Tinggi melalui pesan whatshap tentang Kinerja Oknum Dinas Tenaga Kerja yang mengarah pada indikasi dugaan korupsi terkait dengan  pengelolaan anggaran belanja beberapa tahun terakhir itu dan Oknum Kepala Inspektorat berinisial "KS" memberikan jawaban agar awak media coba tanyakan prihal itu pada Dinas terkait.

(S.Tambunan)