Kinerja Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Bobrok "Persetujuan Terkait Pengelolaan Keuangan Pemko Terindikasi Merugikan Keuangan Daerah Puluhan Miliar Rupiah"

Contoh Beberapa Kegagalan Pengawasan Ketua DPRD Atas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Tebing Tinggi, RN Diduga miskin program dan miski...

Contoh Beberapa Kegagalan Pengawasan Ketua DPRD Atas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Tebing Tinggi, RN

Diduga miskin program dan miskin pemahaman Tugas / Fungsi beberapa pejabat Pemko Tebing Tinggi sudah menjadi sorotan masyarakat dan Insan Pers.

Sorotan itu indentik dengan persetujuan Ketua DPRD atas kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya.

Dampak yang dirasakan cukup komplek dan mengakibatkan lambannya kemajuan Kota Tebing Tinggi yang pada dasarnya diduga bertitik tumpu pada lemahnya Ketua DPRD dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Aset Pemko Tebing Tinggi itu.

Hal ini sudah berulang kali dipertanyakan awak media dan malah sudah menjadi laporan resmi pada Oknum  Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi "Basyaruddin Nasution" tetapi masih belum menghasilkan jawaban dan diduga tutup mata atau bisa jadi tidak faham menjalankan Tugas/Fungsinya sebagai wakil rakyat.

Persetujuan  Basyaruddin Nasution sebagai Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi ini diduga dilakukan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat atau menganggap bahwa segala persetujuannya itu seakan sudah mewakili persetujuan masyarakat daerah.

Dari beberapa persetujuan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi yang diduga merugikan keuangan daerah itu diantaranya masalah Hibah Lahan/bangunan Eks AKBID, masalah lahan Eks RSU Herna, masalah Bagi Hasil Deviden dari Bank Sumut, masalah Cicilan Pinjaman Pemko Pada Bank Sumut, masalah penelantaran Kolam Renang, masalah Pokir, masalah PDAM dan masalah RSUD Kumpulan Pane terkait Dana BLUD.

Dari berbagai masalah itu seakan tidak menjadi beban buat Basyaruddin Nasution sebagai Ketua DPRD yang bertanggungjawab pada masyarakat daerah.

Hingga memunculkan opini bahwa kondisi ini cenderung selalu berulang diakibat belum ada masyarakat yang mampu bertindak dalam menggugat terkait bobroknya kinerja Ketua DPRD sebagai pengawas dan sebagai pembuat persetujuan kebijakan itu.

Kerugian keuangan atas permasalahan ini pun cukup menggiurkan, hingga beberapa kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan proses tindakan penyelidikan masih ditunggu kabar tindaklanjutnya sampai saat ini. (S.Tambunan)