Soal Dugaan Pungutan Perpisahan, Plt Sekdis Pendidikan Pandeglang : Harus Dikembalikan !!

Pandeglang, RN  Munculnya isu dugaan pungutan oleh Komite dan pihak sekolah kepada sejumlah orang tua/wali murid menjelang kenaikan kelas 1-...

Pandeglang, RN 

Munculnya isu dugaan pungutan oleh Komite dan pihak sekolah kepada sejumlah orang tua/wali murid menjelang kenaikan kelas 1-5 dan kelulusan siswa kelas 6 di SDN Panimbangjaya 3 dan di SDN Gombong 2 viral di media sosial (medsos) hingga Plt Sekertaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang menghimbau agar dikembalikan. 

Plt Sekertaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno, SH saat dikonfirmasi menyampaikan uang pungutan harus dikembalikan. 

"Pada waktu peresmian gedung PGRI Panimbang sudah saya jelsakan agar pada dikembalikan sekolah kepada wali murid..!! satuan pendidikan jangan sekali-kali menggagas acara perpisahan sekolah, ikuti himbauan", ungkapnya Nono Suparno, SH ke media, Jumat (9/5/25) lalu. 

Saat diminta tanggapan soal adanya pungutan oleh Komite dan Bendahara sekolah di SDN Gombong 2 sebesar Rp 100.000,- per siswa untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT), Plt Sekertaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang menuturkan untuk pembangunan TPT dari Dana BOS tidak boleh dianggarkan. 

"kalau masalah TPT, ketika pemerintah belum ada anggarannya, sementara kira kira di pandang penting oleh sekolah dan Komite demi keselamatan peserta didik, maka pihak sekolah minta bantuan kepada komite untuk penggalangan dana TPT, karena dari dana Bos itu tidak boleh dianggarkan", paparnya. 

Kemudian Nono menyampaikan ucapan terimakasih kepada awak media soal adanya informasi atas dua sekolah dasar yang diduga melakukan pungutan. 

Pertama, saya ucapkan terima kasih ada info soal dua sekolah tersebut. Kedua untuk SDN Panimbangjaya 3 saya mengucapkan terima kasih bila dana tersebut sudah dikembalikan ke wali murid. Kami dari Dinas sudah sosialisasikan baik lewat medsos, maupun acara bimtek, dan di acara seremonial bahwa kita bersama sama agar melaksanakan himbauan tersebut, Perlu diketahui, dalam isi surat himbauan itu diantaranya :

Satuan pendidikan tidak boleh melaksanakan perpisahan dengan memungut dana dari wali murid.

Kalaupun sifatnya ingin tetap melaksanakan perpisahan jangan sekali-kali sekolah yang menggagas, maka serahkan saja ke komite dan wali murid karena sekolah hanya menyediakan sarana yang ada", pungkasnya. 

Wan

*(Wan).