Pemberitahuan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Terkait Dana BTT Kota Tebing Tinggi Diduga Bermasalah

Tebing Tinggi, RN Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 14, 2 miliar terkait belanja modal p...

Tebing Tinggi, RN

Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 14, 2 miliar terkait belanja modal papan tulis interaktif ini sudah menjadi sorotan publik.

Kebijakan oknum Pj.Walikota ini semakin senter diperbincangkan masyarakat, Pers, LSM dan Penggiat korupsi sebab kebijakan itu menuai kejanggalan terkait proses perencanaan, proses regulasi aturan hukum dan kebijakan yang diduga tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.

Berbagai kritikan pun mulai bermunculan yaitu tentang proses perencanaan, proses regulasi hukum dan proses kebijakan yang katanya adalah program Pemerintah Daerah untuk kebutuhan mendesak dan harus masuk dalam anggaran Belanja Tidak Terduga Pemko Tebing Tinggi.

Hasil konfirmasi pada salah seorang oknum TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tebing Tinggi saat dihubungi malalui whatshap, menerangkan bahwa perencanaan anggaran Dana BTT untuk belanja papan tulis interaktif itu sudah masuk dalam P-APBD tahun 2024 tetapi pembayarannya masih belum terealisasi keseluruhan atau masih meninggalkan sisa hutang Pemko Tebing Tinggi yang begitu besar pada pihak rekanan (5/8).

Hutang Pemko Tebing Tinggi atas belanja modal ini sudah masuk dalam pembahasan pihak DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum berujung dengan persetujuan dan memicu kecurigaan publik terkait dugaan rekayasa perencanaan, kepatuhan atas regulasi aturan hukum dan rekayasa kebijakan oknum Pj.Walikota atas pemberitahuan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun 2025 yang disampaikan pada pihak DPRD Kota Tebing Tinggi tertanggal 1 Januari 2025 atas nama Pj.Walikota "Moettaqien Hasrimi" itu.

Komentar salah seorang penggiat korupsi "A.Tampubolon" terkait hal ini, menerangkan bahwa penggunaan anggaran Dana APBD Kota Tebing Tinggi terkait Dana BTT itu perlu di evaluasi kembali oleh Walikota dan DPRD saat ini.

Dimana A.Tampubolon menilai bernuansa dugaan kejanggalan proses penganggaran yang dipaksakan dan meminta agar perlu evaluasi kembali terkait perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan atas belanja modal papan tulis interaktif itu sebab pengelolaan anggaran itu nantinya akan membebani Dana APBD Kota Tebing Tinggi ditahun 2025 (5/8).

Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Dana BTT itu akan membebankan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi dan diduga dipaksakan agar masuk dalam P-APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2025.

Kondisi ini mestinya menjadi perhatian pihak Walikota dan DPRD Kota Tebing Tinggi agar pengelolaan Dana APBD itu bisa efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat secara umum.

 (S.Tambunan)