Pernyataan Tanggungjawab Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih" Menjadi Perhatian Publik

Tebing Tinggi, RN Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi tahun Anggaran 2024 diduga menyimpang segudang permasalahan yang mengarah pada indika...

Tebing Tinggi, RN

Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi tahun Anggaran 2024 diduga menyimpang segudang permasalahan yang mengarah pada indikasi korupsi.

Permasalahan dugaan korupsi itu terungkap disaat TIM penggiat anti korupsi melihat kejanggalan terkait pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi dibeberapa satuan kerja perangkat derah (SKPD) yang kinerjanya diduga bobrok, hingga mempengaruhi isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tebing Tinggi.

Kinerja beberapa oknum SKPD ini bagai Buah Simala Kama buat Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih" yang secara sengaja membuat pernyataan tanggungjawab terkait isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu.

Hal ini dijelaskan salah seorang penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" pada awak media bahwa, pernyataaan pertanggungjawaban Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih" yang secara administrasi ikut bertanggungjawab terkait beberapa permasalahan tersebut.

Dimana A.Tampubolon menambahkan, bahwa secara administrasi Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih" telah membuat pernyataan secara tertulis atas peryataannya pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi tertanggal 23 Mei 2025.

Menelusuri akan hal itu, awak media teleh mencoba melakukan konfirmasi pada Oknum Walikota Tebing Tinggi, melalui pesan whatshap pada nomor 081262xxxxx, namun sampai berita ini dimuat penjelasan terkait masalah indikasi dugaan belanja siluman yang mengakibatkan Hutang Puluhan Miliar belum ada penjelasan pada awak media.

Begitu juga konfirmasi awak media pada Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi "Sakti Khaddafi Nasution" saat dikonfirmasi melalui whatshap nomor 081993xxxx ikut tidak mau memberikan komentar terkait sejauhmana pihak DPRD diduga abaikan pengawasannya terkait permasalahan itu, hingga menghasilkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tebing Tinggi (LKPJ) baik-baik saja.

Permasalahan ini sudah menjadi konsumsi publik diberbagai media sosial Facebook dan pemberitaan media Online tetapi pihak Aparat Penegak Hukum (AP) Kota Tebing Tinggi masih belum mampu bertindak tegas dalam melakukan penindakan Hukum terkait permasalahan dugaan korupsi yang semakin menjamur, hingga memunculkan asumsi diitengah masyarakat bahwa APH diduga tebang pilih terkait kasus dugaan korupsi pada Oknum pejabat di Pemko Tebing Tinggi. (S.Tambunan)