Jai Suryadi DPRD Pandeglang: Sewa dan Pungutan di Terminal Kadubanen Wajib Masuk PAD

Pandeglang|Radar Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha, termasuk sew...

Pandeglang|Radar Nusantara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha, termasuk sewa lahan dan pungutan di kawasan Terminal Kadubanen, wajib masuk dalam mekanisme Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pandeglang dari Fraksi Partai Demokrat, Jai Suryadi, S.K.M, menyikapi pemanfaatan sebagian area Terminal Kadubanen untuk kegiatan ekonomi, termasuk pasar malam.

"Setiap aktivitas usaha di wilayah atau kawasan terminal harus masuk dalam mekanisme retribusi resmi daerah. Pungutan tanpa dasar hukum dan tanpa penyetoran ke kas daerah merupakan pelanggaran dan harus dihentikan,” tegas Jai Suryadi, Kamis (5/2/26). 

Menurutnya, terminal merupakan aset publik milik pemerintah daerah yang pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan lahan di dalam kawasan terminal harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tercatat sebagai penerimaan daerah.

Wakil Ketua Komisi 2 menilai, aktivitas ekonomi di terminal sejatinya dapat menjadi potensi PAD yang signifikan apabila dikelola secara tertib dan sesuai aturan. Sebaliknya, jika tidak diawasi dengan baik, berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.

“Kalau ada kegiatan ekonomi di terminal, seharusnya memberi manfaat langsung bagi daerah. Jangan sampai ada pemanfaatan yang tidak jelas mekanismenya,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar instansi terkait melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Terminal Kadubanen, mulai dari sewa lahan, retribusi warung, parkir, hingga penggunaan dana pemeliharaan terminal.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan PAD tercatat dengan benar, sekaligus menjamin pelayanan publik dan perawatan terminal berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa pemanfaatan sebagian lahan Terminal Kadubanen untuk kegiatan pasar malam tidak mengganggu fungsi utama terminal dan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD.

Namun demikian, DPRD menekankan bahwa klaim tersebut harus dibuktikan dengan mekanisme retribusi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD berharap pengelolaan Terminal Kadubanen ke depan dilakukan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. (Wan’s).