Aktivis Pandeglang Soroti Dugaan Jual Beli Pulau Mangir dan Pulau Oar

Pandeglang | Radar Nusantara Dugaan adanya praktik penguasaan hingga indikasi jual beli pulau di wilayah Pandeglang mencuat ke publik. Sorot...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dugaan adanya praktik penguasaan hingga indikasi jual beli pulau di wilayah Pandeglang mencuat ke publik. Sorotan ini muncul setelah adanya pembatasan akses serta informasi status hak milik di kawasan Pulau Mangir dan Pulau Oar, Kecamatan Sumur.

Torik Azis, salah satu aktivis di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menyebut, munculnya papan larangan serta informasi kepemilikan memunculkan dugaan adanya penguasaan kawasan oleh pihak tertentu.

“Dari informasi yang berkembang, tak hanya Pulau Umang yang sedang viral di medsos tetapi kami menduga ada indikasi lain yaitu ada dua pulau di Pandeglang diperjualbelikan atau dikuasai oleh pihak tertentu. Ini perlu ditelusuri secara serius,” ujar Torik Azis kepada Radar Nusantara, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, jika benar terjadi perubahan status dari kawasan yang sebelumnya dapat diakses masyarakat menjadi kawasan privat, maka hal tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan.

“Kita tidak bisa serta-merta membatasi akses masyarakat terhadap wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai ruang publik tanpa kejelasan legalitas. Ini harus terbuka,” tegasnya.

Torik juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk segera melakukan penelusuran dan membuka status hukum kawasan tersebut secara terang.

“Kami meminta pemerintah segera turun tangan, memastikan status kepemilikan dan perizinannya jelas. Jangan sampai menimbulkan konflik di kemudian hari,” katanya.

Hasil pantauan, sejumlah papan informasi ditemukan di kawasan tersebut, di antaranya bertuliskan “Pulau Oar Milik PT. Paramount Propertindo”, “Dilarang Masuk Area P. Mangir – Bukan Tempat Umum”, serta keterangan “Luas Pulau 5,2 Ha – Status Hak Milik – Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur”.

Keberadaan papan tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait akses publik terhadap kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi wisata alam.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Kertamukti, Warta yang akrab disapa Kejoy, melalui Sekretaris Desa Kertamukti, Taufik, membenarkan bahwa Pulau Mangir secara administratif masuk dalam wilayah Desa Kertamukti.

“Iya benar, kalau berdasarkan peta lokasi, Pulau Mangir masuk wilayah Desa Kertamukti,” ujarnya.

Terkait status kepemilikan, pihak desa menyebut bahwa Pulau Mangir diklaim berstatus hak milik oleh pihak tertentu.

“Informasinya, status hak milik itu atas nama PT. Amesti Bumi Lestari dengan pemilik atas nama yang berinisial H. RB,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai keterkaitan dengan Pulau Oar yang disebut milik PT. Paramount Propertindo, pihak desa menegaskan bahwa kedua pulau tersebut tidak berada dalam satu pengelolaan yang sama.

“Bukan satu perusahaan, itu berbeda,” tambahnya.

Soal akses publik, pemerintah desa mengakui adanya pembatasan bagi masyarakat untuk memasuki kawasan Pulau Mangir.

“Iya, masyarakat diimbau tidak beraktivitas atau berkemah di pulau tersebut,” ungkap Taufik.

Menurutnya, larangan tersebut disampaikan oleh pihak penjaga pulau dengan alasan faktor keamanan.

“Kata penjaga pulau, dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi masyarakat diminta tidak ke sana,” katanya.

Meski demikian, pemerintah desa mengaku telah berupaya meminta kejelasan terkait legalitas pengelolaan pulau tersebut.

“Kami pernah meminta surat-surat atau bukti kepemilikan dan pengelolaan kepada pihak terkait,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa terus menerima aspirasi masyarakat terkait pembatasan akses tersebut.

“Kami selalu menerima aspirasi masyarakat, termasuk soal akses ke Pulau Mangir,” katanya.

Dari sisi pemanfaatan, Pulau Mangir saat ini disebut telah berstatus sebagai kawasan privat.

“Informasinya sekarang sudah privat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihak desa mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola maupun instansi terkait.

“Kami pernah koordinasi soal izin pengelolaan pulau tersebut,” tambahnya.

Bahkan, persoalan ini juga pernah dibawa ke tingkat pemerintah daerah.

“Kami juga pernah melaporkan dan meminta kejelasan sampai ke Bupati terkait status pulau tersebut,” tegasnya.

Hingga saat ini, status hukum, kepemilikan, serta batasan akses publik terhadap Pulau Mangir dan Pulau Oar masih menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pihak berharap adanya kejelasan dari instansi terkait agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Sementara itu, redaksi Radar Nusantara masih terus melakukan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan keberimbangan informasi dalam pemberitaan ini. (Wan)

Disclaimer:

Informasi dalam pemberitaan ini masih bersifat dugaan dan hasil konfirmasi awal. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Hak jawab terbuka bagi seluruh pihak terkait.