Iuran Ujian Rp270 Ribu di SDN Banjar 1, Sekolah dan Komite Sampaikan Klarifikasi

Pandeglang | Radar Nusantara Kebijakan iuran ujian sebesar Rp270 ribu per siswa di SDN Banjar 1, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pa...

Pandeglang | Radar Nusantara

Kebijakan iuran ujian sebesar Rp270 ribu per siswa di SDN Banjar 1, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang sebelumnya menjadi sorotan, kini mendapat penjelasan dari pihak sekolah dan komite. Keduanya menegaskan bahwa penetapan iuran tersebut merupakan hasil musyawarah bersama dengan wali murid, bukan keputusan sepihak.

Plt Kepala SDN Banjar 1, Udin, menjelaskan bahwa pembahasan terkait kebutuhan pelaksanaan ujian dan kelulusan siswa kelas 6 telah dilakukan melalui forum resmi komite sekolah bersama perwakilan orang tua siswa.

“Seluruh kebutuhan kegiatan, termasuk administrasi kelulusan dan keperluan pendukung lainnya, dibahas dalam musyawarah bersama komite dan wali murid,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebutkan, dalam forum tersebut sempat muncul usulan iuran sebesar Rp400 ribu per siswa. Namun setelah mempertimbangkan kondisi wali murid, nominal tersebut kemudian disepakati untuk diturunkan.

“Dari hasil kesepakatan bersama, iuran ditetapkan menjadi Rp270 ribu per siswa. Bahkan ada sebagian kebutuhan yang juga dibantu melalui subsidi dari sekolah,” jelasnya.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Ketua Komite SDN Banjar 1, Solihin, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah yang melibatkan perwakilan orang tua siswa.

“Ini hasil musyawarah bersama, bukan keputusan sepihak. Semua sudah dibahas dan disepakati dalam forum komite,” katanya.

Lebih lanjut, pihak komite juga menyampaikan bahwa bagi wali murid yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebelumnya, diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi guna pengembalian selisih biaya.

Terkait pertanyaan sebagian wali murid mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS memiliki ketentuan tersendiri sesuai petunjuk teknis, sehingga tidak seluruh kebutuhan kegiatan dapat dibiayai dari sumber tersebut.

Pihak sekolah dan komite berharap masyarakat dapat memahami mekanisme yang telah ditempuh, serta tetap menjaga komunikasi yang baik demi mendukung kelancaran proses pendidikan.

(Gus/Wan)