Aksi Demo KDKMP Pandeglang Diwarnai Ketegangan di Carita

Pandeglang | Radar Nusantara Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) Kabupaten Pandeglang di kawasan Hotel Mu...

Pandeglang | Radar Nusantara

Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) Kabupaten Pandeglang di kawasan Hotel Mutiara Carita, Senin (4/5/2026), diwarnai ketegangan. Massa aksi yang terdiri dari peserta pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) menyuarakan tuntutan transparansi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan bermula saat massa aksi tiba di lokasi dan menghadapi hambatan di lapangan. Situasi sempat memanas setelah terjadi dorong-dorongan antara massa dengan pihak yang berada di area kegiatan. Kondisi tersebut memicu suasana tidak kondusif sebelum akhirnya dilakukan upaya mediasi.

Forum KDKMP Pandeglang menyebut bahwa aksi yang dilakukan telah melalui prosedur, termasuk pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Aksi ini, menurut mereka, merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional.

Setelah ketegangan terjadi, mediasi sempat dilakukan untuk mencari titik temu atas tuntutan yang disampaikan. Namun, belum terdapat kesepakatan konkret, sehingga massa kemudian bergeser ke Kantor Kecamatan Carita untuk menunggu kehadiran pihak-pihak terkait.

Pihak keamanan dari Kodim 0601 Pandeglang turut memfasilitasi komunikasi dan mendorong dilakukannya mediasi lanjutan. Namun, hingga beberapa jam menunggu, pihak penyelenggara kegiatan belum hadir, yang kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta aksi.

Koordinator Lapangan F-KDKMP Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan bahwa pihaknya mendukung program pemerintah pusat, namun meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Bahwasanya kami mendukung penuh program Presiden dan pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan dalam implementasi di lapangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi KDKMP ke depan,” ungkap Entis.

Sementara itu, Ketua KDKMP Pandeglang, Widianingsih, menyoroti pelaksanaan pelatihan yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap desa/kelurahan dibebankan anggaran sebesar Rp14.980.000, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Peserta menilai bahwa kegiatan tersebut masih perlu dievaluasi, baik dari sisi fasilitas, konsumsi, uang saku, kualitas narasumber, maupun substansi materi yang diberikan.

Dalam aksinya, F-KDKMP Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi kegiatan, transparansi anggaran, kejelasan legalitas pengurus, serta klarifikasi dari pihak penyelenggara dan instansi terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara kegiatan belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

(Wan)