HMI Pandeglang Turun ke Jalan, Soroti BBM, Tunjangan DPRD hingga Polemik Staf Ahli Bupati

Pandeglang | Radar Nusantara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Pandeglang, Senin (15/6...

Pandeglang | Radar Nusantara

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Pandeglang, Senin (15/6/2026), sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang mengangkat empat isu utama yang dinilai menjadi perhatian masyarakat, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), polemik pengangkatan pejabat yang berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang, kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang, serta realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang selama ini dijalankan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang berkembang saat ini perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dan pertanyaan di ruang publik.

"Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral HMI sebagai organisasi perjuangan dan kontrol sosial. Kami melihat ada sejumlah kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kenaikan BBM, polemik pengangkatan pejabat menjadi Staf Ahli Bupati, kenaikan tunjangan DPRD, serta realisasi visi dan misi kepala daerah harus dijelaskan secara terbuka kepada publik," ujar Ilham.

Ia menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut HMI, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya produksi, distribusi barang dan jasa, serta daya beli masyarakat.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti polemik pengangkatan seorang pejabat yang masih berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang. HMI menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi HMI, jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang mampu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat memperoleh legitimasi yang kuat di mata publik.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang. HMI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Menurut mereka, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

HMI juga mendesak adanya keterbukaan terkait capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang telah disampaikan kepada masyarakat saat proses pemilihan kepala daerah.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, visi dan misi kepala daerah merupakan bentuk komitmen politik yang perlu dievaluasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program-program pembangunan telah direalisasikan.

Sementara itu, Koordinator Aksi HMI Cabang Pandeglang, Syahri Fauzan R, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional dan damai.

"Kami hadir membawa suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Aksi ini bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Syahri.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

"Ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan muncul kebijakan yang menimbulkan perdebatan di ruang publik, maka mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang menimbulkan polemik publik, meminta keterbukaan terkait kenaikan tunjangan DPRD, serta mendesak pemerintah daerah menyampaikan secara transparan capaian visi dan misi kepala daerah.

HMI Cabang Pandeglang menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara sekaligus bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.

Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Hingga kegiatan berakhir, massa aksi menyatakan akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat melalui jalur konstitusional dan dialog yang konstruktif.

(Wan)