Ketua BUMDes Cisereh Diduga Rangkap Jabatan, Warga Pertanyakan Nasib Bebek dan Kambing Ketapang

Pandeglang | Radar Nusantara Pengelolaan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cisereh, Kecamatan Cisata, Ka...

Pandeglang | Radar Nusantara

Pengelolaan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi sorotan warga. Selain muncul dugaan rangkap jabatan antara Ketua BUMDes dan Ketua Kelompok Tani (Poktan), masyarakat juga mempertanyakan perkembangan program peternakan bebek yang dibiayai melalui penyertaan modal desa termasuk pengadaan kambing ketahanan pangan (ketapang) dana desa. 

Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah warga menilai perlu adanya keterbukaan terkait penggunaan anggaran, perkembangan aset, hingga hasil usaha yang selama ini dikelola melalui unit ketahanan pangan BUMDes.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja MB, mengungkapkan bahwa Ketua BUMDes Cisereh saat ini diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Poktan.

"Apin sebagai Ketua Gapoktan sama Ketua BUMDes Cisereh," ujar MB kepada Radar Nusantara, Senin (1/6/2026). 

Menurut MB, salah satu program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes berupa peternakan bebek petelur disebut memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp130 juta. Informasi tersebut, kata dia, diperoleh dari pihak yang disebut mengetahui pengelolaan usaha peternakan tersebut.

MB menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, dana tersebut digunakan untuk membeli sekitar 700 ekor bebek petelur dengan harga sekitar Rp85 ribu per ekor atau senilai kurang lebih Rp59,5 juta. Selain itu, pembangunan kandang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp25 juta.

"Bebek 700 ekor kali Rp85 ribu sekitar Rp59,5 juta. Kandang sekitar Rp25 juta," katanya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, total penggunaan anggaran diperkirakan sekitar Rp84,5 juta. Karena itu, MB mempertanyakan penggunaan sisa anggaran yang menurut informasi yang diterimanya masih cukup besar.

"Kalau memang anggarannya untuk pengadaan bebek sekitar Rp130 juta, sementara yang digunakan sekitar Rp84,5 juta, masyarakat tentu ingin tahu peruntukan sisanya ke mana. Itu yang perlu dijelaskan," ujarnya.

Selain itu, MB mengaku memperoleh informasi bahwa sebagian bebek yang sebelumnya dipelihara disebut telah dijual kepada pihak lain.

"Informasinya sekitar 200 ekor bebek sudah dijual ke orang luar daerah. Tapi itu perlu dikonfirmasi lagi kepada pengelola," katanya.

Sementara itu, warga lainnya berinisial MH menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Tak hanya program bebek, MH juga menyoroti keberadaan ternak kambing yang pernah menjadi bagian dari program ketahanan pangan dana desa. Menurut informasi yang diterimanya, pada tahun 2022 terdapat sekitar 10 ekor kambing, tahun 2023 sekitar 20 ekor kambing, dan tahun 2024 sekitar 10 ekor kambing.

Namun saat ini, keberadaan ternak tersebut dipertanyakan karena disebut sudah tidak terlihat lagi.

"Kalau kambing sekarang informasinya sudah tidak ada," ujar MH.

Menurut MH, warga hanya ingin mengetahui kondisi sebenarnya terkait perkembangan program ketahanan pangan yang selama ini dikelola melalui BUMDes, termasuk keberadaan aset ternak yang dibeli menggunakan anggaran desa.

"Masyarakat hanya ingin mendapatkan penjelasan yang jelas terkait perkembangan program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes. Kalau memang program berjalan baik tentu harus diapresiasi, tetapi kalau ada kendala juga perlu disampaikan secara terbuka," kata MH.

Ia berharap dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kandang, jumlah populasi bebek yang masih ada, serta perkembangan aset kambing yang pernah menjadi bagian dari program ketahanan pangan tersebut.

"Kalau perlu dicek langsung ke lokasi supaya semuanya terang dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Nusantara, dana penyertaan BUMDes Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 217.900.000,- dan Ketua BUMDes Cisereh saat ini dijabat oleh Apin yang diduga ramgkap ketua poktan, adalah warga Kampung Kapunduan, Desa Cisereh, Kecamatan Cisata.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Nusantara masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Ketua BUMDes Cisereh, Apin, serta Pj Kepala Desa Cisereh, Rojak, terkait informasi yang berkembang di masyarakat. Namun saat dihubungi, nomor telepon keduanya belum dapat tersambung.

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Ketua BUMDes Cisereh, Pemerintah Desa Cisereh, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau data pendukung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Wan)