Mobil Dinas Pemkab Pandeglang Diduga Masih Dikuasai Mantan Pejabat, Aktivis Minta Aset Ditelusuri

Pandeglang | Radar Nusantara Keberadaan sebuah mobil dinas jenis Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan nomor polisi A 1148 J, yang disebut se...

Pandeglang | Radar Nusantara

Keberadaan sebuah mobil dinas jenis Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan nomor polisi A 1148 J, yang disebut sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, mulai dipertanyakan. Kendaraan berpelat merah tersebut diduga masih berada dalam penguasaan mantan pejabat yang telah memasuki masa pensiun.

Sorotan muncul setelah kendaraan yang sebelumnya disebut digunakan sebagai kendaraan dinas di Kecamatan Patia itu dikabarkan sudah cukup lama tidak terlihat berada di Kantor Kecamatan Patia.

Salah seorang warga Kecamatan Patia yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan keberadaan serta status kendaraan tersebut. Menurutnya, jika benar mobil itu merupakan aset daerah, maka keberadaan dan siapa yang menguasainya saat ini perlu dijelaskan secara terbuka.

“Kalau memang itu kendaraan milik pemerintah daerah, masyarakat tentunya ingin tahu sekarang ada di mana dan siapa yang memegangnya. Apalagi kalau pejabat yang sebelumnya menggunakan kendaraan tersebut sudah pensiun,” kata sumber.

Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ahmadi Sasmita, aktivis asal Kecamatan Patia. Kepada Radar Nusantara, Senin (24/8/2026), Ahmadi mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa mobil Xenia hitam berpelat merah A 1148 J sudah lama tidak terlihat di lingkungan Kantor Kecamatan Patia.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi A 1148 J itu sudah lama tidak tampak di Kantor Kecamatan Patia. Karena ini disebut sebagai aset pemerintah daerah, menurut saya keberadaannya perlu diperjelas,” ujar Ahmadi.

Menurut Ahmadi, persoalan tersebut tidak semestinya langsung diarahkan pada kesimpulan adanya pelanggaran sebelum status administrasi kendaraan diperiksa. Namun, Pemkab Pandeglang dinilai perlu menelusuri data inventaris untuk memastikan siapa pengguna atau pemegang kendaraan tersebut saat ini.

“Yang perlu dilakukan adalah pengecekan administrasi. Kalau memang sudah diserahkan, tunjukkan administrasi serah terimanya dan jelaskan sekarang kendaraan tersebut diperuntukkan bagi siapa. Kalau ternyata masih berada pada pihak yang sudah tidak menjabat, tentu pemerintah daerah harus menjelaskan dasar penggunaannya,” katanya.

Ahmadi menilai kejelasan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) penting karena kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang diperuntukkan menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap Pemkab Pandeglang melalui perangkat daerah yang menangani aset melakukan pengecekan fisik dan administratif terhadap kendaraan tersebut sehingga informasi yang berkembang di masyarakat tidak menjadi polemik berkepanjangan.

“Jangan sampai persoalan aset menjadi simpang siur. Pemerintah daerah tinggal melakukan pengecekan: kendaraannya ada di mana, tercatat atas pengguna barang siapa, dan bagaimana dokumen serah terimanya setelah terjadi pergantian pejabat,” tegas Ahmadi.

Diketahui, kepemimpinan Kecamatan Patia telah mengalami pergantian. Endan Permana, S.Sos. mulai menjabat sebagai Camat Patia pada akhir April 2026 menggantikan pejabat sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, keterangan dari Endan Permana selaku Camat Patia diperlukan untuk memastikan apakah kendaraan dengan nomor polisi A 1148 J tersebut tercatat sebagai kendaraan operasional Kecamatan Patia, kapan terakhir berada dalam penguasaan kecamatan, serta bagaimana status penyerahan kendaraan setelah pergantian pejabat.

Klarifikasi dari mantan pejabat yang sebelumnya menggunakan kendaraan tersebut juga diperlukan untuk menjelaskan apakah mobil telah dikembalikan, dialihkan berdasarkan administrasi resmi, atau masih berada dalam penguasaannya dengan dasar tertentu.

Radar Nusantara juga akan meminta penjelasan kepada Pemkab Pandeglang melalui instansi yang berwenang mengelola aset daerah, untuk memastikan status kepemilikan, nomor inventaris, pengguna barang, serta keberadaan fisik kendaraan tersebut saat ini.

Hingga berita ini disusun, informasi bahwa mobil dinas tersebut masih dikuasai mantan pejabat masih berupa dugaan dan belum terkonfirmasi secara resmi. Belum diperoleh dokumen pengelolaan aset maupun keterangan dari pihak yang disebut menguasai kendaraan yang dapat memastikan statusnya.

Karena itu, keberadaan mobil yang sudah lama tidak terlihat di Kantor Kecamatan Patia tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan aset.

Masyarakat dan aktivis berharap Pemkab Pandeglang segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Apabila kendaraan tersebut telah diserahkan atau dialihkan penggunaannya melalui mekanisme yang sah, pemerintah daerah diharapkan menjelaskannya. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, penertiban aset diharapkan segera dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Wan)