Kepsek SMA N. 1 Tanjung Mutiara akan Pidanakan Oknum yang Serobot Tanah Bersertifikat

Agam,RN Ketua Umum LSM-BIDIK RI Samsuir Satrio Tanjung mendukung penuh rencana akan mempidanakan oknum yang menyerobot lahan sekolah yang su...

Agam,RN

Ketua Umum LSM-BIDIK RI Samsuir Satrio Tanjung mendukung penuh rencana akan mempidanakan oknum yang menyerobot lahan sekolah yang sudah bersertifikat ( SHM) sejak tahun 2001 luas bidang tanah di SMA N. 1 Tanjung Mutiara Tiku 32160 m2 

Klaim yang di rampas oleh oknum warga, di sekitaran sekolah seluas 5160 m2 dan sudah di atas bangunan dan tanaman ini sudah masuk unsur pidananya

Hal ini kata Sam Tanjung yang sering di sapa oleh awak media (04/12/21) mereka sudah merusak konsentrasi sekolah ( SMA N.1 TM) pasalnya selalu menimbulkan kegaduhan, dan mengklaim serta membuat pernyataan kontradiktif di tengah-tengah publik menyebut SMA N. 1 Tiku tanah Ulayat atau kaum sementara dokumen resmi yang mereka miliki tidak bisa di buktikan secara hukum pada registrasi arsif negara di Badan Pertanahan Nasional / Agragia Tata Ruang (BPN ATR) Kab Agam 

Sambung Samsuir Satrio Tanjung, jika mereka merasa di rugikan silakan lakukan gugatan ke pengadilan untuk judicial review atau pengujian berkas untuk pembatalan yang bersertifikat Hak Milik (SHM) yang di keluarkan oleh BPN Kab. Agam atas nama sekolah sejak tahun 2001

Tegas Sam Tanjung lagi oknum yang tidak bertanggung jawab ini yang mengatas namakan kaum, sudah merampas tanah SMA N.1Tanjung Mutiara Tiku, maka sesuai dengan pasal 385 KUHP "Barang Siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,menukarkan,atau membebani dengan Kridit verband.

Sesuatu hak atas tanah Indonesia,sesuatu gedung, bangunan,penanaman,atau pembenihan,padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak orang atasnya adalah orang lain" 

Pidananya bisa 4 tahun penjara dan ini bentuk kejahatan stellionnaat, adalah aksi penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain

Bahkan PERPPU No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya bisa juga pidana ancamannya

Sementara Kepsek SMA N. 1 Tanjung Mutiara Nasril, saat di komfirmasi oleh awak media pada hari yang bersamaan Ia mengatakan "lahan dan bangunan sekolah ini sudah asset Provinsi Sumbar sudah terdaftar di biro asset di ke gubernuran, jika ini terus menerus yang di issukan saya tidak segan-segan lagi mengambil langkah hukum. 

" Hal ini sudah menjadi momok di tengah sekolah maka saya akan niatkan melaporkan pidananya ke aparat penegak hukum, saya sudah jenuh hal-hal seperti ini namun pembuktian mereka tidak valid secara hukum silakan gugat sertifikat sekolah yang sudah di terbitkan oleh BPN Kab.Agam sejak tahun 2001 semua ada aturan mainnya"tutupnya. Hingga berita ini dilansir,pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi.(kumbang)