Inspektorat Dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Diduga Lemah Mengaudit PT.Bank Sumut Sebagai BUMD Pemprovsu

Kabupaten Toba, RN Dugaan ketidak jelasan Dana APBD Kabupaten Toba mecapai Rp 2,1 miliaran atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut beberapa...

Kabupaten Toba, RN

Dugaan ketidak jelasan Dana APBD Kabupaten Toba mecapai Rp 2,1 miliaran atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut beberapa tahun lamanya masih menyimpan misteri, hingga sampai pergantian kepala daerah saja diduga tidak sanggup menuntaskan permasalahan dugaan ketidak jelasan Dana APBD atas penyertaan modal Rp 2,1 miliaran pada PT.Bank Sumut itu.

Dampak dugaan ketidak jelasan Dana APBD Kabupaten Toba beberapa tahun atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari bagi hasil deviden untuk pendapatan daerah beberapa tahun lamanya.

Fakta dugaan ketidak jelasan Dana APBD Kabupaten Toba atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut itu dinilai salah seorang penggiat korupsi berinisial "B.Pasaribu" mestinya perlu menjadi perhatian Bupati Kabupaten Toba "Ir.Poltak Sitorus.M,Sc" agar permasalahan ini tidak berlarut-larut tanpa ada kejelasan dan tidak selalu mempengaruhi pendapatan daerah ditiap tahunnya.

Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian Inspektorat Pemprovsu sebagai Pengawas Provinsi Sumut terkait Dana APBD yang dikelola perusahaan daerah (BUMD Pemprovsu) yang total saldo tahun 2021 sebesar Rp 4 triliun itu. Begitu juga BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dinilai B.Pasaribu perlu lebih serius dalam memeriksa pengelolaan APBD Daerah pada PT.Bank Sumut agar masyarakat tahu sehat tidaknya perusahaan daearah (BUMD) itu dan juga tidak menciptakan opini liar ditengah masyarakat bahwa kinerja Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut diduga lemah dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana APBD Daerah pada PT.Bank Sumut sebagai perusahaan daerah (BUMD Pemprovsu).

Tarkait permasalahan ini awak media sudah mencoba melakukan konfirmasi langsung dan juga melakukan konfirmasi tertulis tetapi sampai berita ini dimuat belum ada jawaban satu pun dari pihak Kepala BPKAD Kabupaten Toba dan juga jawaban dari pihak PT.Bank Sumut Kepala Cabang Balige. Konfirmasi juga dilakukan pada Inspektorat Pemprovsu "Lasro Marbun" melalui pesan Whatsapp terkait permasalahan ini tetapi sampai berita ini dimuat "Lasro Marbun" juga belum ada jawaban.

Sikap Kepala BPKAD Toba dan Kepala PT.Bank Sumut Cabang Balige yang belum memberikan jawaban terkait permasalahan ini diduga tidak mencerminkan bahwa pejabat daerah adalah sebagai pelayan publik yang harus taat pada UU Keterbukaan Informasi Publik agar segala sesuatu yang berkaitan dengan Dana APBD tidak memunculkan opini negatif atas kecugiaan dugaan Konspirasi KKN terselubung antara pihak Pejabat Kabupaten dengan Pihak PT.Bank Sumut yang diduga selalu berusaha menutup-nutupi permasalahan pengelolaan APBD atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut yang  diduga merugikan keuangan Daerah/Negara dan perlu menjelaskan pada masyarakat tentang sehat tidaknya kondisi PT.Bank Sumut sebagai perusahaan daerah (BUMD) itu. (S.Tambunan)