Keputusan Dan Pengawasan DPRD Terkait APBD, LKPD dan LKPJ Kota Tebing Tinggi Diduga Abaikan Konsekuensi Hukum

Tebing Tinggi, RN Amanah jabatan DPRD sebagai wakil rakyat dalam melakukan keputusan dan pertanggungjawaban pengawasan terkait pengelolaan d...

Tebing Tinggi, RN

Amanah jabatan DPRD sebagai wakil rakyat dalam melakukan keputusan dan pertanggungjawaban pengawasan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana APBD Kota Tebing Tinggi selama beberapa tahun ini diduga berbau kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok semata.

Kecurigaan masyarakat dan Insan Pers, berawal dari dugaan tidak adanya perubahan pengawasan DPRD terkait perbaikan bobroknya kinerja beberapa Oknum OPD Kota Tebing Tinggi.

Persetujuan dan pengawasan sekelompok Oknum DPRD terkait pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya itu diduga berbau kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok semata, tanpa berpikir bahwa persetujuan dan pengawasan itu akan berdampak pada konsekuensi hukum terkait pertanggungjawabannya.

Keputusan dalam membuat persetujuan dan pertanggungjawaban pengawas sekelompok Oknum DPRD itu dicoba dikonfirmasi awak media pada beberapa Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi melalui pesan whatshap, tetapi tidak satupun Oknum DPRD mampu berikan penjelasan sejauhmana persetujuan dan pengawasan sekelompok Oknum DPRD itu dinilai baik atau tidak mencedarai kepentingan masyarakat umum.

Kecurigaan masyarakat dan Insan Pers atas persetujuan dan tindakan pengawasan DPRD itu diduga berkaitan dengan penggelembungan anggaran belanja DPRD yang begitu menggiurkan, hingga sekelompok Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi diduga terbuai dan tertidur pulas dengan berbagai fasilitas dari Dana APBD.

Persetujuan dan pertanggungjawaban sekelompok Oknum DPRD itu ternyata dikomentari salah seorang Wakil DPRD  berinisial "IS" disalah satu mass media, dengan mengatakan bahwa tidak semua Oknum DPRD selalu berikan persetujuan bila memang kebijakan itu tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu terkait pelepasan Hibah Aset Lahan dan Bangunan Eks AKBID Pemko Tebing Tinggi.

Menanggapi permasalahan ini, salah seorang penggiat korupsi "Bang Candra" juga berikan komentarnya pada awak media, bahwa segala persetujuan dan tanggungjawab dalam pengawasan itu bisa berdampak pada konsekuensi hukum.

Dimana Candra menilai bahwa segala persetujuan dan tanggungjawab pengawasan yang nantinya mengarah pada tindak pidana kerugian daerah adalah sebagai dasar hukum menindak pidana seseorang.

Kecurigaan masyarakat dan Insan Pers yang diduga mengarah pada kerugian daerah itu, salah satunya terkait persetujuan dan pertanggungjawaban sekelompok Oknum DPRD terkait pelepasan HIBAH Aset Lahan dan Bangunan Eks AKBID Kota Tebing Tinggi ditahun 2022.

Keputusan sekelompok Oknum DPRD itu diduga dipaksakan dan abaikan konsekuensi hukum, tanpa mempertimbangkan manfaat dan keuntungan buat kepentingan masyarakatnya. Namun entah mengapa Aparat Penegah Hukum diduga masih memilih bungkam untuk melakukan penyelidikan, sejauhmana kebijakan itu tidak melanggar aturan dan tidak memuat dugaan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok semata, dengan mendahului persetujuan masyarakat daerahnya. Berbagai permasalahan dan berbagai kebijakan Sekelompok Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi itu harusnya bisa dijelaskan pada masyarakat agar tidak menimbulkan  asumsi bahwa Ketua DPRD dan kelompok Oknum DPRD anggap masyarakat Kota Tebing Tinggi DUNGU. (S.Tambunan)