Ketua BPD Cibingbin Laporkan Sekdes ke Polisi, Begini Penjelasannya !!

Pandeglang, RN Dalam hal dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasa...

Pandeglang, RN

Dalam hal dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Jo pasal 38 Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Untuk itu, saya atas nama Jaenal Rouf sebagai Ketua BPD Desa Cibingbin menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa terkait polemik yang terjadi di Desa Cibingbin terhadap sebagian dana untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD tahap 1 yang masing masing seharusnya memperoleh bantuan @ Rp 900.000 untuk 3 (tiga) bulan (Januari, Februari, Maret) sebanyak 20 orang, namun seluruhnya tidak diserahkan," ungkapnya Jaenal Rouf melalui pers rilisnya, Senin (29/4/24). 

Sebelum saya mengetahui hal ini, sekitar tgl 17 Februari 2024 saya menghubungi saudara Safei sebagai Operator Desa untuk memperoleh informasi dana desa sudah cair atau belum, setelah saya mengetahui dana desa telah cair sebelum pemilu sekitar tgl 8-9 Februari 2024, keesokan harinya saya menemui PJ Kepala Desa dan Sekdes diruang kerjanya untuk mengkonfirmasi BLT DD sudah disalurkan atau belum, lalu jawaban Sekdes pada saat itu bahwa BLT DD tahap 1 sudah disalurkan sebelum Pemilu atau sekitar 13 Februari 2024, setelah mendapat jawaban dari Sekdes kemudian sekitar tgl 30 Februari 2024 saya mencoba menemui Ketua RT untuk memastikan BLT DD sudah di salurkan apa belum," jelasnya.

Ketua BPD menuturkan para ketua RT Se-desa Cibingbin pun tidak mengetahui nya soal BLT DD sudah disalurkan atau belum, lalu saya dan ketua RT langsung menemui KPM dan jawaban KPM pun tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 900.000,- baik dari ketua RT maupun dari Sekdes. 

Kemudian saya menemui saudara Andi selaku Bendahara Desa dan menanyakan soal dana BLT DD dan ia menjelaskan bahwa dana BLT DD sudah disalurkan sebelum Pemilu, karena saudara Andi saat itu sedang sibuk dalam kegiatan KPPS sementara ia diminta oleh PJ kepala desa agar segera menyalurkan BLT DD, lalu Andi kordinasi dengan Sekdes setelah itu dana BLT DD yang diperuntukan bagi 17 KPM diminta oleh Sekdes dengan alasan Sekdes sendiri yang akan menyalurkan lewat para ketua RT, "jelasnya.

Kebetulan pada tanggal 12 Februari 2024 semua Ketua RT diundang di Kantor Desa untuk kegiatan sosialisasi seputar pemilu, dan saya tanyakan kepada bendahara untuk yang 3 (tiga) KPM nya siapa yang menyalurkan ?? Bendahara menjelaskan bahwa dana BLT DD untuk 3 (tiga) KPM itu diambil oleh PJ Kepala Desa, dengan alasan untuk membuat garasi mobil siaga desa agar terlindung dari hujan dan panas. 

Setelah itu, saya mencoba koordinasi dengan pihak Polsek dan mendapat arahan agar diselesaikan dan diminta agar bantuan BLT DD itu segera diberikan secara keseluruhan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 ada beberapa KPM menghubungi saya bahwa mereka (KPM) sekitar pukul 16:00 wib di datangi Sekdes dan diberikan uang Rp 200.000 dengan penjelasan sedekah dari Sekdes untuk bantu bantu beli bahan buka puasa, ironisnya Sekdes meminta KPM untuk di foto dan saat akan di foto KPM tersebut di suruh pegang uang sekitar Rp.600.000,- sampai Rp.700.000,- setelah diambil foto , uang tersebut diambil kembali oleh sekdes, KPM hanya diberikan uang Rp 200.000,- dengan dalih sedekah.

Kemudian, pada tgl 21 Maret 2024 kami (BPD) menggelar kegiatan evaluasi dan monitoring terkait kinerja Kepala Desa dalam hal ini PJ Kepala Desa beserta jajarannya dalam kegiatan tersebut BPD mengundang jajaran Muspika.

Namun hasil daripada evaluasi dan monitoring BPD justru mendapat tanggapan dari PJ kepala desa bahwa hal tersebut tidak perlu di besar besarkan, itu hanya hal kecil atau hal sepele, tidak perlu lapor polisi karena BLT DD sudah di salurkan secara keseluruhan dan memang sengaja akan disalurkan di Bulan Puasa secara 2 dua tahap, itulah jawaban PJ kepala desa saat dalam kegiatan evaluasi dan monitoring BPD. 

Sementara jawaban PJ Kepala Desa dan Sekdes tidak sesuai fakta karena hasil tidak memuaskan, kami laporkan secara resmi ke pihak Aparat Penegak Hukum yakni Tipikor Polres Pandeglang, dan setelah mendapati bahwa kami (BPD ) secara resmi membuat laporan pengaduan. Dari situ KPM baru menerima kembali uang ada yang menerima Rp 500.000,- dan ada yg menerima Rp 600.000 yang sebelumya telah di berikan Rp.200.000,- lalu pada bulan April kemudian Sekdes membagikan kembali Rp 100.000,- kepada KPM lewat para ketua RT, bahkan hingga pada tgl 15-04-2024 ada yang masih menerima Rp 700.000,- jadi apa yang dijelaskan oleh PJ kepala desa dan sekdes saat dimintai keterangan oleh pihak terkait semua tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, hingga saat ini pun perkara masih dalam proses penyelidikan, namun tetap saja KPM belum sepenuhnya menerima haknya sesuai Perkades BLT DD @ Rp. 900.000,"jelas Ketua BPD Cibingbin dalam rilisnya. 

Sebagai informasi, bahwa tim radarnusantara.com telah menerima foto dokumentasi penyerahan uang BLT DD secara lengkap dan 20 surat pernyataan bermaterai bahwa BLT DD Tahun 2024 sudah diterima KPM masing-masing senilai Rp. 900.000,- tanpa potongan atau dipinta oleh siapapun dan KPM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa telah memperhatikan warga sebagai penerima manfaat. 

*(Iwan RN).