𝐀𝐥𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐄𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐢𝐛 𝐔𝐬𝐚𝐢 𝐃𝐢𝐭𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧, 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐋𝐒𝐌 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐨𝐥𝐝𝐚 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛

Sumbar Padang,RN.  Aroma busuk kolusi makin menyengat di tubuh Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar). saat di konfirmasi Kapolda ia meng...

Sumbar Padang,RN.

 Aroma busuk kolusi makin menyengat di tubuh Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar). saat di konfirmasi Kapolda ia mengatakan Irjen Gatot Tri Suryanta kepada wartawan ketika ditanya bagaimana Bapak menyikapi persoalan hukum terkait lepas atau di kembalikan Barang Bukti (BB) dalam kasus dugaan tambang galian C ilegal di wilayah hukum Padang Pariaman ini, ia (Kapolda-red) hanya menjawab,"Silahkan langsung ke Kapolres, kalau ada pelanggaran silahkan ke Dumas Itwasda terannya 28 Mei 2025.

Hal tersebut membuat publik menjadi tanda tanya besar, Barang Bukti (BB) berupa alat berat jenis excavator yang digunakan oleh pelaku perusak alam dan lingkungan namun tersangka tidak dapat di tangkap lantas bisa BB di kembali atau raib entah kemana ?

Sebelumnya barang bukti (BB) sudah di amankan oleh Polres Padang Pariaman, Tiga ekskavator dan lima mobil pengangkut yang amankan dari lokasi tambang ilegal, raib begitu saja! Namun prespektif publik mengasumsikan kalau dikembalikan kepada ke pemiliknya melalui tahapan proses hukum, dan mekanisme aturan main yang tertuang dalam KUHAP jelas tentu masyarakat tidak merasa curiga, lalu Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisol Amir, diduga cuma jadi boneka didalam persolan tambang ilegal ini. Ada apa gerangan di balik pengembalian barang bukti (BB) ini.?

Jangan-jangan ada setoran dugaan aliran uang haram ke oknum petinggi di Polda Sumbar maupun ke oknum Polres Padang Pariaman, sehingga tidak ada kejelasan Barang Bukti galian C tambang ilegal yang seyogyanya jadi harus barang bukti oleh Penyidik.

 Kasus ini makin menjijikkan karena jelas-jelas melanggar UU Ri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, serta UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi, setiap Usaha Pertambangan Harus Mengantongi izin.

Bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin, maka dapat dipidana, tak terkecuali pengguna (kontraktor) material atau hasil tambang (batu, pasir dan batu/sirtu, tanah urugan) bisa dipidana, jika aparat penegak hukum tegas. 

Tambang ilegal merusak ekosistem lingkungan, baik itu longsor, banjir, dan prasarana jalan akibat tambang ilegal yang merusak alam ! Namun aparat penegak hukum malah balik badan! Ini bukan cuma melindungi penjahat, tapi juga menghalalkan kejahatan tambang.

Sementara Gerakan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersatu Sumbar ketua Samsuir Satrio Tanjung kepada wartawan mengatakan (09/06/25), bahwa pengembalian barang bukti di atur dalam Pasal 46 Kuhap jika kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak lagi di perlukan maka hal tersebut, perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana atau perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum. 

Kemudian kata Samsuir Satrio Tanjung lagi, Pengembalian barang bukti tidak berlaku jika barang bukti diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lantas kalau barang bukti milik orang lain digunakan pelaku kejahatan maka ada mekanismenya.

Tidak boleh di kembalikan begitu saja, ini Negara hukum seharusnya Kapolda Sumbar dan Kapolres Padang Pariaman yang mengamankan barang bukti (BB) alat berat jenis excavator galian C tambang ilegal harus bertanggung-jawab dan terbuka kepada masyarakat umum, kita tidak ingin ada lagi sambo-sambo berikutnya ini bentuk kezoliman keadilan bagi penegakan hukum di Sumbar. 

Kami (Aliansi LSM Bersatu) medesak dan meminta Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar segerakan mencopot atau memperhitungkan kembali jabatan Kapolda Sumbar dan Kapolres Padang Pariaman, desakan ini tegas Samsuir Satrio Tanjung adanya ketimpangan hukum yang tidak di kedepankan dalam penegakan supremasi hukum yang tidak selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo dalam membasmi tambang ilegal,"demikian diungkapkan Samsuir Satrio Tanjung, hingga berita ini dilansir kapolres Pariaman belum dapat dikonfirmasi. (kumbang)