Kejanggalan Program Revitalisasi Sekolah, SDN 38 Pa’rasangan Beru Terabaikan Meski Sempat Terdata Prioritas Utama

TAKALAR, RN Polemik muncul di lingkungan pendidikan Kabupaten Takalar setelah Kepala Sekolah SDN 38 Pa’rasangan Beru mempertanyakan  ketidak...

TAKALAR, RN

Polemik muncul di lingkungan pendidikan Kabupaten Takalar setelah Kepala Sekolah SDN 38 Pa’rasangan Beru mempertanyakan 

ketidakjelasan status revitalisasi fisik sekolah yang ia pimpin. Pasalnya, meskipun kondisi sarana dan prasarana di sekolah tersebut dinilai sangat mendesak untuk segera diperbaiki, realisasi bantuan renovasi yang dijanjikan justru tidak kunjung tiba.

Ketidakpastian ini bermula saat pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar menggelar kegiatan pelatihan di salah satu hotel beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, pihak dinas memperlihatkan data resmi di mana SDN 38 Pa’rasangan Beru tercantum dengan jelas sebagai penerima bantuan revitalisasi, bahkan menempati urutan pertama dalam daftar sekolah yang akan diprioritaskan.

Namun, harapan pihak sekolah pupus setelah dua tahap kucuran anggaran revitalisasi berjalan. Hingga saat ini, SDN 38 Pa’rasangan Beru sama sekali tidak tersentuh oleh program tersebut. Kondisi ini memicu kebingungan mendalam bagi kepala sekolah dan para tenaga pendidik yang sudah menaruh harapan besar atas janji perbaikan fasilitas pendidikan tersebut.

Kepala Sekolah SDN 38 Pa’rasangan Beru menyatakan bahwa ia merasa janggal dengan perubahan situasi ini. Ia mempertanyakan transparansi penentuan penerima bantuan, mengingat sekolahnya secara teknis dan kondisi fisik sangat layak dan memang sudah ditetapkan sebagai prioritas utama dalam daftar resmi dinas terkait.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Pihak dinas menegaskan bahwa wewenang mereka sebatas melakukan pengusulan dan pengiriman data sekolah ke pemerintah pusat.

Menurutnya, keputusan akhir mengenai siapa yang menerima bantuan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihak dinas berdalih bahwa meskipun suatu sekolah tercantum di urutan pertama dalam daftar usulan daerah, hal tersebut tidak menjamin sekolah yang bersangkutan akan otomatis mendapatkan dana revitalisasi karena keputusan final berada di tangan kementerian.(abd kadir)