Warga Penerima KIS-PBI Kota Cirebon Diberikan Langsung oleh Presiden Jokowi

Cirebon, RN. Dalam Lawatan Kunjungan Kerjanya di Kota Cirebon Jawa Barat beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombon...

H. Supyani: SMPN 1 Menerapkan Kurikulum Merdeka Dengan Pembelajaran Berbasis Projek P5

Lembaga Masyarakat Mempertanyakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Oleh LP2M UNPAS Dengan Anggaran Fantastik

Nana Susiana SPd, SMPN 1 Losari Berupaya Yang Terbaik

Cirebon, RN.
Dalam Lawatan Kunjungan Kerjanya di Kota Cirebon Jawa Barat beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan berkesempatan bertemu langsung dengan Masyarakat sekaligus memberikan 150 Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) pada Warga kurang mampu yang masuk dalam daftar PBI di Kantor BPJS Kesehatan di GOR Bima.

Hal ini merupakan keseriusan Pemerintahan Jokowi untuk memastikan Seluruh Warga Negara ter Cover oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada kesempatan itu dalam pidatonya Presiden Jokowi menerangkan bahwa KIS-PBI harus digunakan sesuai dengan alur pengobatan dari bawah serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya, "kalau sakit itu pertama ke Puskesmas dulu,jika memang parah maka Puskesmas akan merujuk ke Rumah Sakit.nah harus seperti itu alurnya, "ungkap Presiden Jokowi dihadapan para Penerima KIS-PBI Kota Cirebon.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris ketika diwawancarai Awak Media saat mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua Warga Negara sangat berhak dan harus bisa menikmati Jaminan Pelayanan di bidang Kesehatan ini. "Wilayah Indonesia itu sangat luas semua Warga Negara Indonesia termasuk WNA yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia berhak menikmati Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, "paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, "Untuk itu kami berharap Penyebaran Informasi tentang JKN-KIS juga sampai secara merata di seluruh pelosok Indonesia bukan hanya di wilayah yang dekat dengan Pusat Pemerintahan saja, wilayah pedalaman pun harus mendapatkan Informasi dengan baik dan benar agar Masyarakatnya paham Prosedur Pelayanan Kesehatan". 

KIS yang di terbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 jenis kepesertaan. 

1.  Kelompok Masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar Iuran baik membayar sendiri atau mandiri maupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (Segmen Buruh atau Pekerja). 

2.  Kelompok Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang di daftarkan oleh Pemerintah dan Iurannya di bayar oleh Pemerintah.

Inilah kelompok yang termasuk ke dalam Segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI)untuk tahun 2017 ini menjadi titik Krusial dalam menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pasalnya berbagai langkah terus dilakukan agar Program JKN-KIS dapat terus berjalan, salahsatunya disebutkan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris adalah dengan melakukan percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan Kolektabilitas Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan sebutan Peserta Mandiri.

Ditambahkannya pula kata Fachmi data pada BPJS Kesehatan menyebutkan hingga maret 2017 jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 175.566.792 jiwa, sementara BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.739 fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.819 Puskesmas, 5.234 Klinik Pratama,4.521 Dokter Praktek Perorangan.1.150 Dokter Gigi dan 15 Rumah Sakit Tipe D Pratama.

Selain itu juga BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 1.946 Rumah Sakit,163 Klinik Utama,2.169 Apotek dan 979 Optik yang tersebar di seluruh Indonesia, papar Fachmi mengakhiri wawancaranya.

Presiden Jokowi beserta rombongan diketahui dalam acara tersebut di hadiri Walikota Cirebon Nasrudin Azis selaku tuan rumah bersama Menteri Sosial Ibu Hj.Khofifah,Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia Ibu Puan Maharani, Menteri Kesehatan Ibu dr.Nila Djuwita dan beberapa menteri lainnya. (Tim)