Eks. Kadis Perhubungan Kota Bukittinggi, Tempramen Menghadapi Wartawan Terkait Dugaan Belanja Ta. 2018 Over lape

Bukittinggi, RN Bermula temuan tim investigasi BIDIK RI tentang belanja pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ta. 2018 sarat dugaan mar...

Bukittinggi, RN

Bermula temuan tim investigasi BIDIK RI tentang belanja pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ta. 2018 sarat dugaan mark up dan over lape pada belanja tersebut pasalnya surat klarifikasi yang telah dilayangkan pada tanggal 28 mei 2019 kepada Dinas Perhubungan Bukittinggi.

Surat tersebut bukan kepada instansi saja bahkan kepada yang bersangkutan (Elvis Sari Munir-red), yang saat ini menjabat Sekretaris Damkar Bukittinggi, namun sudah beberapa kali dimintai tanggapanya  eks. Kadis Perhubungan baru bisa menenggapi pada tanggal 13 juni 2019 ia mengakui adanya program yang sama atau over lape contoh belanja spanduk ada dua tempat UPTD Parkir dan KIR.

Namun sebelumnya via telp. Ia juga mengatakan kepad RN saya tidak disitu lagi  “ eks. Kadis Perhubungan Bukittinggi, saya sudah pinda dari Dishub tanya saja pada orang dinas disana, kami sudah di periksa  inspektorat  pengawasan internal ‘

Terkait temuan yang akan di pertanyakan tentang pengaman tertip lalulintas sebesar Rp. 135.000.000. pembayaran honorium Rp. 10.000.000. yang juga mata anggarannya  beda pada program sama. pemeliharaan alat Rp. 15,000.000.pemeliharaan dan belanja pelumas dan minyak Rp. 16.131.000. dan banyak lagi aitemnya pada surat tersebut.

Ditempat terpisa RN meminta tanggapan Directur Gerakan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan  (GARPK) Sumbar Budi Asmal SH. (14/06) kalau seseorang eks. Pejabat di lingkungan Pemko khususnya di Bukittinggi yang di mutasi dari jabatannya tidak menutup kemungkinan persoalan hukumnya akan hilang sebab penggunaan anggarannya masih eks, kadis yang lama selaku pengguna anggaran (PA) masing – masing  bidang adalah KPA dan arsif dan tandatangannya  masih masa yang bersangkutan  ungkap Budi.

Pada lain tempat RN, juga mengkomfirmasi  pihak Kejaksaan tinggi Sumbar bidang Aspidsus, jika masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah segara laporkan masyarakat punyak hak untuk mengawasi dan Presiden Ri  Jokowidodo  sudah memberikan reward kepada masyarakat dalam PP Ri Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberian Penghargaan.

Tim.